2017-2019, Ada Tambahan 98 Terpidana Mati Kasus Narkoba
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

2017-2019, Ada Tambahan 98 Terpidana Mati Kasus Narkoba

Jumat, 1 Maret 2019 | 20:00 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Hukuman mati terhadap bandar besar narkoba akan terus dilakukan selama hukum positif Indonesia masih memperbolehkan. Dengan hukuman mati juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap bandar-bandar besar narkoba. Kendati demikian, untuk melakukan eksekusi tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan semena-mena karena menyangkut keberlangsungan hidup seseorang yang tentunya tidak bisa dikembalikan.

Sebelum melakukan eksekusi mati, aparat penegak hukum juga harus dapat memastikan bahwa terpidana mati sudah benar-benar diberikan seluruh hak hukumnya. Celah inilah yang sampai dengan saat ini dimanfaatkan kuasa hukum maupun keluarga terpidana mati untuk terus mengulur-ngulur eksekusi.

Sepanjang periode tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019, ada tambahan sedikitnya 98 terpidana kasus narkoba yang divonis hukuman mati oleh pengadilan. Jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan masih ada banyaknya kasus-kasus narkoba lain yang masih berproses hukum.

Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan, hingga saat ini hukum positif di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati untuk beberapa kejahatan tertentu. Di antaranya seperti kejahatan luar biasa narkoba, pembunuhan berencana, hingga terorisme.
Karena itu, berdasarkan hukum positif yang ada, hakim bisa menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan bukti dan fakta yang ada, yang tentunya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, kesungguhan dan keterbukaan dan tidak bisa sembarangan.

"Semua proses dilakukan secara terbuka, secara terukur, secara objektif, profesional, dan proporsional. Semua hak hukum (tereksekusi mati) pasti diberikan. Termasuk pada saat menghadapi eksekusi, baru akan kita laksanakan setelah semua hak hukumnya dipenuhi," kata M Prasetyo, Kamis (28/3/2019).

Hak hukum yang dimaksud adalah terpidana bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan terpidana bisa mengajukan peninjauan kembali jika memang mempunyai bukti baru, termasuk meminta grasi dan ampunan kepada presiden. "Setelah semuanya itu terpenuhi, baru penegak hukum bisa menuju ke tahap selanjutnya, yakni pelaksanaan hukuman matinya," ujar M Prasetyo.

Hingga saat ini Kejaksaan Agung sendiri belum bisa memastikan kapan eksekusi terpidana mati tahap IV dilakukan. M Prasetyo menilai, para terpidana mati juga terus mengulur waktu eksekusi dengan menggunakan hak hukum. Di satu sisi, undang-undang (UU) yang ada juga memberikan peluang.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga memberikan peluang para terhukum mati menguji vonis melalui Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali. Selain itu, tidak adanya batas waktu pengajuan grasi juga menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan eksekusi mati para bandar narkoba.

M Prasetyo mengatakan hukuman mati di Indonesia masih harus dilakukan melihat bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan yang memang layak dihukum mati. Salah satu bukti kekonsistenan Indonesia dalam upaya perang terhadap peredaran narkoba adalah mengeksekusi mati bandar narkoba yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Amnesty International Indonesia sendiri mencatat, pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan sebanyak 84 vonis hukuman mati sepanjang tahun 2017 hingga akhir 2018. Dari jumlah itu, sebanyak 47 vonis dijatuhkan pada 2017 dan sisanya sepanjang 2018.
Vonis terbanyak terjadi pada tahun 2016 yaitu 60 kasus. Sementara pada 2015, jumlahnya menurun menjadi 46 vonis. Kemudian, untuk tahun 2014, terdapat 6 vonis yang dijatuhkan, 16 vonis di tahun 2013, dan 12 vonis hukuman mati sepanjang tahun 2012. Hingga saat ini, ada sedikitnya 300 terpidana mati yang menunggu dieksekusi.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Media Sosial Strategis untuk Sosialisasi Bahaya Narkoba

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna medsos tertinggi di dunia, yakni sekitar 150 juta atau 56% dari total penduduk.

NASIONAL | 1 Maret 2019

Daya Rusak Narkoba Lebih Dahsyat daripada Korupsi dan Terorisme

BNN ajak BUMN mencitakan kawasan binaan menjadi kawasan bebas narkoba.

NASIONAL | 1 Maret 2019

17 Ton Garam Disiapkan untuk Hujan Buatan di Riau

BPPT menyiapkan sekitar 17 ton garam untuk melaksanakan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca guna mencegah timbulnya asap akibat Karhutla di Provinsi Riau.

NASIONAL | 4 Maret 2019

BMKG: Gelombang Tinggi Berpotensi Terjadi Hingga Tiga Hari Mendatang

BMKG menyatakan gelombang dengan ketinggian hingga empat meter masih berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia hingga tiga hari ke depan.

NASIONAL | 4 Maret 2019

Ada Jaminan Pasar, BKD Beri Akses Modal untuk Petani

Dukungan terhadap petani untuk memperoleh akses keuangan dan permodalan.

NASIONAL | 4 Maret 2019

Bawaslu Sukoharjo Apresiasi Langkah Proaktif Bertrand Antolin

Bertrand mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk berkonsultasi seputar aturan kampanye.

NASIONAL | 4 Maret 2019

Gunung Merapi Luncurkan Guguran Lava Pijar

Gunung Merapi satu kali meluncurkan guguran lava pijar ke arah hulu Kali Gendol dengan jarak luncur 350 meter pada Senin (4/3/2019).

NASIONAL | 4 Maret 2019

Kasus Bakamla, KPK Bekukan Rp 60 Miliar di Rekening Merial Esa

Pembekuan Rp 60 miliar ini dilakukan KPK terkait kasus dugaan suap proses pembahasan dan pengesahan anggaran pada Badan Keamanan Laut.

NASIONAL | 4 Maret 2019

Tjahjo Kumolo: Wajar Pak Jokowi Bantah Semua Hoax

Jokowi menguasi secara detail suatu permasalahan.

NASIONAL | 4 Maret 2019

Pemprov Bengkulu Masih Kekurangan Ratusan Pegawai

Pemprov Bengkulu terpaksa merekrut tenaga honorer sebanyak 1.000 orang setiap tahunnya.

NASIONAL | 4 Maret 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS