Kempar Dorong Percepatan Tiga KEK di Intim

Kempar Dorong Percepatan Tiga KEK di Intim
Warga menunggu KM Samudra Indah dari Tobelo, Halmahera Utara, yang membawa muatan penumpang dan barang merapat di Dermaga Sopi, Morotai Jaya, Pulau Morotai, Maluku Utara, 11 November 2015. Pemerintah akan mengembangkan sektor jasa transportasi laut untuk mendukung pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Morotai. Antara/Fanny Octavianus
Jeanny Aipassa / EAS Rabu, 6 Maret 2019 | 10:30 WIB

Manado, Beritasatu.com - Kementerian Pariwisata (Kempar) mendorong percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di kawasan Indonesia Timur, yakni Tanjung Selayar (Sulawesi Selatan), Tanjung Pulisan Likupang (Sulut), dan Misool- Raja Ampat (Papua Barat).

"Kempar sedang giat mendorong percepatan KEK Pariwisata di sejumlah daerah, khususnya di Indonesia Timur, karena dapat mendorong peningkatan investasi di bidang pariwisata, menciptakan destinasi baru, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat," kata Asisten Deputi Investasi Pariwisata Kemenpar, Henky Manurung, dalam focus on group discussion (FGD) Percepatan KEK Tanjung Pulisan Likupang di Hotel Peninsula, Manado, Rabu (6/3/2019).

Dia menjelaskan, dukungan yang diberikan Kemenpar antara lain melalui inisiasi dan pendampingan kepada para pengusul KEK Pariwisata dengan dinas terkait di kabupaten dan provinsi, agar dapat memenuhi 17 dokumen yang disyaratkan bagi pengusul KEK.

Salah satu bentuk inisiasi yang dilakukan Kemenpar adalah melakukan focus on group discussion (FGD) Percepatan Pengusulan KEK Pariwisata yang mempertemujan pengusul dengan dinas terkait.

Sebagai contoh, dalam FGD Percepatan KEK Tanjung Pulisan Likupang, Kemenpar mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) daat mempercepat perizinan yang belum selesai.

Henky mengungkapkan, dari peninjauan Kemenpar terhadap 17 dokumen persyaratan yang harus dipenuhi pengusul KEK Tanjung Pulisan Likupang, hanya tiga dokumen yang belum dipenuhi.

Ketiga dokumen itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin lokasi atau penetapan lokasi dan bukti hak atas tanah, dan komitmen pemkab terkait pemberian insentif dan kemudahan.

Dokumen Amdal diproses pengusul KEK Tanjung Pulisan Likupang, dalam hal ini Sintesa Group. Sedangkan izin lokasi atau penetapan lokasi dan bukti hak atas tanah, dan komitmen pemkab terkait pemberian insentif dan kemudahan menjadi tanggung jawab Pemkab Minut dan Pemprov Sulut.

"Kalau dilihat hanya tersisa tiga dokumen yang belum dipenuhi, dua diantaranya menjadi kewenangan pemerintah daerah, jadi kami berharap ada dukungan yang sama dari pemerintah daerah agar kedua dokumen ini bisa dipercepat," kata Henky, dalam FGD tersebut.

Dia menambahkan, dukungan Pemprov Sulut dan Pemkab Minut sangat penting untuk mendorong percepatan KEK Tanjung Pulisan yang akan menjadi KEK pertama di Provinsi Sulut dan akan menjadi destinasi wisata baru selain Bunaken.

Apresiasi
Sementara itu, Head Office Sintesa Hotel, Paquita Widjaja, yang mewakili Sintesa Group sebagai pengusul KEK Tanjung Pulisan Likupang, mengatakan sangat mengapresiasi dukungan Kempar.

Menurutnya, inisiasi dan pendampingan yang diberikan Kempar membuat pihaknya dapat mempercepat pengurusan dokumen yang disyaratkan. Apalagi Kempar juga turut memberikan inisiasi yang memudahkan kordinasi dengan Pemprov Sulut dan Pemkab Minut.

"Kempar bekerja cepat dalam mendukung kami memproses perizinan KEK Tanjung Pulisan. Dulu tanah kami hanya dibiarkan begitu saja karena banyak kendala soal izin, tapi melalui program KEK Pariwisata, kami mendapat banyak bantuan dan kemudahan, termasuk berkordinasi dengan Pemprov dan Pemkab setempat," ujar Paquita.

Dia berharap KEK Tanjung Pulisan dapat segera memenuhi syarat untuk diajukan ke Dewan KEK dan mendapat peraturan pemerintah (PP), sehingga dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru di Sulut.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Minut, Allan Mingkit, mengatakan pihaknya akan mencoba memberi dukungan untuk mempercepat perizina yang belum selesai.

"Khusus untuk komitmen pemkab terkait pemberian insentif dan kemudahan, kami akan megeluarkan surat pernyataan bahwa Pemkab Minut mendukung pemberian insentif dan kemudahan bagi KEK Pulisan Likupang. Suratnya bisa dibuat Dinas Pariwisata atau PTSP," ujar Allan.

Dia menambakan, Bupati Minut, Vonny Anneke Panambunan, sangat mendukung perizinan yang dapat mendorong pertumbuhan investasi dan pertumbuhan di wilayah Minut, lewat perizinan satu pintu.

"Sejak 2017 kita permudah IMB dan pengurusannya satu pintu, sehingga tanda tangannya tidak lagi harus menunggu ibu bupati, tetapi diserahkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Atap," ujar Allan.



Sumber: BeritaSatu.com