Kemhub: Grounded Pesawat Bukan Bentuk Sanksi

Kemhub: Grounded Pesawat Bukan Bentuk Sanksi
Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) melakukan inspeksi pada pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Garuda Indonesia di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, 12 Maret 2019. ( Foto: Kementerian Perhubungan )
Aichi Halik / AHL Rabu, 13 Maret 2019 | 20:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menegaskan larangan terbang (grounded) sementara pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 bukan bentuk sanksi. Grounded sementara dilakukan untuk mengecek kondisi pesawat.

"Larangan terbang sementara bukan bentuk sanksi atau apa, tapi lebih merupakan tindakan preventif. Tadi saya sampaikan preventif dengan berbasis dengan pertimbangan safety karena ada dua kecelakaan pada jenis pesawat tersebut," ujar Direktur Perhubungan Udara Kemhub, Polana Banguningsih Pramesti, kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Dua kecelakaan yang dimaksud adalah peristiwa jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines pada Minggu (10/2/2019), dan jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di perairan Tanjung Karawang pada Senin (29/10/2018).

Kedua penerbangan tersebut menggunakan pesawat jenis Boeing 737 MAX 8.

"Ditjen Perhubungan Udara telah mengambil langkah preventif terhadap Boeing 737 MAX 8 yang beroperasi di Indonesia yaitu yang dimiliki 10 pesawat Lion Air, satu pesawat dimiliki Garuda," jelas Polana.

Menurut Polana, selama masa grounded pihaknya melakukan inspeksi yang dimulai tanggal 12 Maret 2019.

Kemhub menegaskan pihaknya ingin memastikan keamanan penggunaan Boeing 737 MAX 8 dengan melakukan inspeksi atau pengecekan.

"Kami melakukan larangan terbang grounded sementara untuk melakukan inspeksi untuk meyakinkan kembali pengguna jasa, juga untuk kami sendiri bahwa pesawat yang ada di Indonesia itu dapat dinyatakan layak terbang," kata Polana.



Sumber: BeritaSatu TV