Komisi II: WNA Tak Boleh Miliki Hak Memilih di Pemilu 2019
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Komisi II: WNA Tak Boleh Miliki Hak Memilih di Pemilu 2019

Rabu, 13 Maret 2019 | 21:53 WIB
Oleh : Hotman Siregar / WM

Jakarta, beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mendesak Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemdagri tak menyepelekan data e-KTP untuk warga negara asing (WNA). Yandri meminta pemerintah dan KPU tidak membiarkan orang asing mempunyai hak pilih.

"Yang boleh memilih itu hanya WNI. Jadi Pak Dirjen saya rasa tidak perlu diulang-ulang hanya 1.600 [e-KTP WNA], 1.300 yang masuk. Esensinya bukan di situ. Jangan yang berhak dibuat tidak berhak, yang tidak berhak dibuat tidak berhak," ucap Yandri dalam rapat dengan pemerintah, KPU, dan Bawaslu, di Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Yandri juga mendesak KPU dan Kemdagri agar memperhatikan informasi dan masukan dari masyarakat. Dia juga menyampaikan KPU dan Kemdagri harus mau mengklarifikasi setiap informasi menjelang Pilpres 2019.

Anggota Komisi II lainnya Firman Subagiyo memprotes kepemilikan e-KTP WNA. Dia meminta pembuatan e-KTP untuk WNA dihentikan sementara hingga pemilu selesai.

"Saya mendukung proses e-KTP bagi WNA Di hentikan hingga pemilu. Ke depan saya usul KTP asing agar berbeda warna dari KTP WNI," ungkapnya.

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, pihaknya telah menindaklanjuti masalah itu. Termasuk soal temuan yang diungkap oleh BPN Prabowo-Sandi.

"Sudah kan kita sudah tindaklanjuti. Pokoknya setiap ditemukan lagi, langsung kita perintahkan untuk dihapus. Karena memang dia tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu kita," katanya



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gerindra: PSI Mendegradasi Pemerintahan Jokowi

pidato Ketum PSI Grace Natalie sebenarnya mengonfirmasi dan mendegrasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang gagal membangun kerukunan umat beragama

NASIONAL | 13 Maret 2019

Relawan Samawi Nilai Prabowo Perlu Belajar Kendalikan Emosi di Ruang Publik

Calon presiden (capres) 02 Prabowo Subianto perlu lebih mengendalikan emosi saat di ruang-ruang publik.

NASIONAL | 13 Maret 2019

Wiranto: Jangan Diributkan Seakan Ledakan di Sibolga Bagian dari Menganggu Pemilu.

Terorisme bergerak tatkala ada kelengahan dari aparat keamanan.

NASIONAL | 13 Maret 2019

Timnas Pencegahan Korupsi Sudah Jalankan Perpres 54/2018

Tim Nasional (timnas) pencegahan korupsi bekerja sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) 54/2018.

NASIONAL | 13 Maret 2019

Wiranto Minta Semua Pihak Doakan Prajurit TNI-Polri yang Bertugas di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta agar seluruh pihak mendoakan aparat keamanan yang bertugas di Papua.

NASIONAL | 13 Maret 2019

Jokowi: Kita Sudah Gencar dan Terus Menerus Menekan Perilaku Korupsi

Semangat untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi dimiliki setiap institusi pusat hingga daerah

NASIONAL | 13 Maret 2019

Bom di Sibolga, Jokowi: Enggak Ada Kaitannya dengan Pilpres

Ledakan bom di Sibolga, Sumatera Utara, tak berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019

NASIONAL | 13 Maret 2019

Lenis Kogoya Usul 600 Pasukan Tambahan TNI Ditarik Kembali

Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya mengusulkan agar 600 pasukan TNI tambahan di Papua untuk ditarik kembali.

NASIONAL | 13 Maret 2019

Lion Air: Grounded Pesawat Tak Pengaruhi Penerbangan

Lion Air memiliki 10 pesawat Boeing 737 Max 8 yang tengah dilarang terbang (grounded).

NASIONAL | 13 Maret 2019

CEO Abu Tours Didakwa Lakukan Pidana Korporasi

Ceo Abu Tours Hamzah Mamba didakwa telah melakukan pidana korporasi oleh jaksa penuntut umum Kejati Sulsel.

NASIONAL | 13 Maret 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS