JK: Hadapi Perubahan dengan Sistem yang Efisien

JK: Hadapi Perubahan dengan Sistem yang Efisien
Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) didampingi Menteri PAN dan RB, Syafruddin. ( Foto: Humas Kementerian PAN dan RB )
Anselmus Bata / AB Kamis, 14 Maret 2019 | 15:13 WIB

Mangupura, Beritasatu.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan saat ini dunia dihadapkan pada perubahan-perubahan, terutama yang disebabkan perkembangan teknologi. Untuk itu, diperlukan tiga hal untuk menghadapi perubahan tersebut, yakni sistem yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat memberikan arahan pada pembukaan International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di kawasan Nusa Dua di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (14/3/2019). Kegitan yang berlangsung hingga Jumat (15/3/2019) ini menghadirkan 65 pembicara/narasumber dari 11 negara serta 1.000 peserta dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan.

Jusuf Kalla menyatakan era digital ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem tersebut perlu juga didukung oleh teknologi yang baik.

Sistem pemerintahan, lanjut Jusuf Kalla, juga mengalami perubahan karena beradaptasi. Perubahan sistem juga perlu diikuti perubahan cara berpikir.

"Sebagai negara yang demokratis, keinginan masyarakat yang menentukan bagaimana harus berjalan. Semua harus dikerjakan lebih cepat lagi," ujar Jusuf Kalla melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Beritasatu.com, Kamis (14/3/2019).

Respons Perubahan
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin mengatakan paradigma masyarakat semakin menuntut hadirnya kapasitas negara melalui pemerintahan dinamis dan transformatif dalam merespons perubahan. Oleh karenanya, kapasitas negara harus dapat melahirkan kebijakan publik yang merespons kebutuhan masyarakat melalui keterpaduan hubungan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat, dalam mendorong reformasi birokrasi.

Menurut Syafruddin, setiap negara telah melahirkan praktik terbaik bagi transformasi pemerintahannya. Hal ini selalu berkembang dan berimprovisasi dengan kemajuan teknologi, serta menyempurnakan praktik yang sebelumnya pernah ada.

Dalam 10 tahun perjalanan reformasi birokrasi Indonesia, lanjut Syafruddin, meritokrasi dijalankan melalui perekrutan berbasis komputer, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada prioritas, akuntabel dan transparan, e-government yang semakin masif, inovasi pelayanan publik yang cepat melayani, serta meningkatnya integritas aparatur.

Mencermati era revolusi 4.0, maka kapasitas negara melalui tata kelola pemerintahan perlu segera dipersiapkan untuk menyerap peluang. Kementerian PAN dan RB mendorong kapasitas negara dalam mengawal reformasi birokrasi.

Di bidang sumber daya manusia, perencanaan ASN lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional. Pada 2017 dan 2018, direkrut 275.000 formasi jabatan dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem computer assisted tes (CAT). Selain itu, meritokrasi, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karier dan kesejahteraan, terus diperbaiki secara profesional.

Indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten/kota juga meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Sebanyak 351 unit percontohan zona integritas dibangun dan ikut mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2018 pada peringkat 38, berdampak pula bagi peningkatan EoDB Indonesia di peringkat 72 pada 2018.

Syafruddin juga menyatakan Indonesia mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai fondasi penting penguatan akuntabilitas anggaran yang prioritas, efektif dan efisien pada pencapaian tujuan pembangunan. Capaian akuntabilitas nasional adalah 91,7 persen dengan realisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkategori “baik” melampaui target renstra. Prinsip utama SAKIP adalah mengasistensi hingga ke titik terdepan penyelenggara pemerintahan, berfokus pada outcome pembangunan daerah dan nasional.

“Kami yakin, SAKIP menjembatani tumbuhnya daerah atau wilayah otonomi khusus sebagai pusat dan sentra ekonomi yang menyangga kemajuan negara,” kata Syafruddin.

Perkembangan harapan publik terhadap pelayanan oleh negara, serta konsep modernisasi negara yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal, kata Syafruddin, telah melahirkan konsep inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelibatan sektor privat, masyarakat dan negara. Ribuan inovasi dirangsang lahir secara bottom up setiap tahun. Inovasi sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni berhasil menanggulangi endemi malaria. Selain itu, saat ini sudah berdiri 14 Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penguatan sistem pengawasan terpadu melalui SP4N-LAPOR!.

Melalui International Reform Policy Symposium and Regional Workshop ini, Indonesia hadir sebagai inkubator yang merangsang perubahan, sekaligus menawarkan praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang pernah dilakukan.

“Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi berpikir bahwa ‘ini tidak dapat dilakukan di sini (di negara saya)’, tetapi mari kita belajar dari yang lain. Mari bergerak bersama untuk menciptakan peluang perbaikan dan sejarah baru bagi bergulirnya tata kelola pemerintahan yang modern di masa depan,” kata Syafruddin.