ICW: Bila Rommy Tidak Mendapat Keuntungan Bukan Pidana Korupsi

ICW: Bila Rommy Tidak Mendapat Keuntungan Bukan Pidana Korupsi
Menurut Tama S. Langkun, bila Rommy tidak mendapat keuntungan dari kasus ini maka tidak bisa disebut pidana korupsi.
Ahmad Salman / AIS Selasa, 19 Maret 2019 | 21:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy terjerat kasus dugaan jual beli jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur. Rommy telah ditetapkan tersangka dan kini mendekam di rutan cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seiring proses penyelidikan KPK menggeledah rumah Rommy, Kantor Kanwil Kemenag Jatim, Kantor DPP PPP, dan Kantor Kemenag. KPK menyita ratusan juta dari ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Sejauh ini Kordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW Tama Sastrya Langkun belum bisa menyimpulkan ada tidaknya keterlibatan Menteri Lukman Hakim dalam kasus ini.

Sementara itu bicara konstruksi, tambah Tama, bila Rommy tidak mendapat keuntungan dari kasus ini maka tidak bisa disebut pidana korupsi. "Masalahnya adalah Rommy ditangkap bersama dengan sejumlah barang bukti yang bicara soal transaksi," ucap Tama di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Menurut Tama, Rommy bisa terjerat pidana korupsi bila Rommy dengan sadar menjadi perantara dengan uang tersebut. "Tapi kalau dia hanya ketua partai, dia bantu orang memfasilitasi secara politik menurut saya secara pidana tidak ada," jelas Tama.

Tama mencontohkan dengan kasus sejenis yang dialami mantan Ketua DPD Irman Gusman. Irman tersangkut kasus suap gula impor Bulog. Padahal menurut Tama, DPD tidak ada urusan dengan Bulog. Namun Irman mendapat keuntungan berupa materil dari pihak swasta.

"Tapi ternyata dalam kapasitas sebagai ketua DPD, dia (Irman) bisa memiliki pengaruh yang meminta agar Bulog membuat stok pengiriman gula kepada daerahnya dia," kata Tama.

Lihat video: 



Sumber: BeritaSatu TV