Cegah Korupsi, BPPT Siapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Cegah Korupsi, BPPT Siapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Ilustrasi ( Foto: Beritasatu.com )
Ari Supriyanti Rikin / JEM Rabu, 20 Maret 2019 | 16:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mencegah praktik korupsi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diminta menyiapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). BPPT telah ditugaskan dan siap mengembangkan serta mengelola salah satu pusat data nasional.

Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, terkait upaya percepatan implementasi SPBE perlu dilakukan penguatan infrastruktur SPBE yang terintegrasi dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas atau kapabilitas dari suatu sistem dan _cost effective_.

Selain itu juga lanjutnya, perlu menggunakan teknologi terkini antara lain teknologi komputasi awan (_cloud computing_). Cara ini merupakan solusi yang efisien dan ramah lingkungan.

"BPPT sudah mengembangkan dan siap mengelola salah satu pusat data nasional dengan disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni," katanya di sela-sela Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2019 di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Senada dengan itu, Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT Eniya Listyani Dewi mengungkapkan, sesuai  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, BPPT telah ditetapkan sebagai lembaga yang harus bisa mengaudit infrastruktur informasi telekomunikasi (IT) dan mengelola manajemen IT berbasis kecerdasan buatan (_artificial intellegence_) dan komputasi awan (_cloud system_).

"SPBE ini menjadi jawaban untuk mencegah dan memberantas korupsi," ucapnya.

Rencana SPBE akan diluncurkan akhir Maret 2019. SPBE ini tambah Eniya, akan digunakan hingga level pemerintahan di daerah. Untuk itu, BPPT sedang menyiapkan SDM dan auditor untuk mendukung sistem ini.

Eniya menjelaskan, sistem SPBE atau Simral yang dibuat BPPT ini adalah sistem terintegrasi mulai dari anggaran, monitoring, kinerja individu, hingga perencanaan. Selain mencegah korupsi, SPBE juga untuk menciptakan transparansi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin yang hadir dalam acara itu pun berpandangan, bahwa perlu upaya masif untuk membangun infrastruktur dan kemajuan bangsa dari aspek teknologi.

"E-government kita bangun masif, percepatan kebijakan makin disempurnakan. Kita akan segera launching SPBE di e-government summit," ucapnya.

Dengan SPBE lanjutnya, tidak lagi fokus membangun infrastruktur sendiri-sendiri, tetapi ada integrasi di bidang pemerintahan.

Hal ini tambahnya, bisa mencegahnya kerugian dari sisi waktu yang panjang, biaya besar, berkutat dengan pekerjaan sendiri-sendiri. Saat ini era teknologi 4.0, sehingga harus disiapkan ke arah itu dalam satu infrastruktur.

Melalui SPBE nantinya, akan ada konektivitas antara pemerintah kabupaten, provinsi dan juga di level kementerian serta pusat. 



Sumber: Suara Pembaruan