Bamsoet Minta Anggota DPR dan ASN Taat Bayar Pajak

Bamsoet Minta Anggota DPR dan ASN Taat Bayar Pajak
Ketua DPR Bambang Soesatyo saat berbicara dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. ( Foto: Beritasatu TV )
Hotman Siregar / FER Rabu, 20 Maret 2019 | 19:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pribadi melalui Direktorat Jenderal Pajak dan LHKPN melalui coaching clinic e-LHKPN yang ada di DPR, Rabu (20/3/2019). Bamsoet mengajak seluruh anggota DPR dan warga negara yang sudah menjadi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan SPT kepada negara.

Baca Juga: Ketua DPR Minta Ditjen PAS Tingkatkan Kinerja

Menurut Bamsoet, pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018, DPR dan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebesar Rp 1.548 triliun.

"Untuk menyukseskannya, perlu kerja sama dan dukungan dari setiap wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Sehingga bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik," ujar Bamsoet saat membuka coaching clinic SPT Tahunan Pribadi dan LHKPN 'DPR Taat Lapor Pajak', di Loby Gedung Nusantara III DPR, Jakarta.

Baca Juga: Pelaporan SPT Naik dari Tahun Lalu

Melalui coaching clinic yang dilakukan hari ini, Bamsoet berharap seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR  bisa menjadi motor penggerak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Dengan jumlah keseluruhan ASN di Indonesia mencapai 4.351.490, ASN harus menjadi teladan bagi wajib pajak lainnya. Hal itu bisa dimulai dari ASN di lingkungan DPR.

"Waktu batas akhir pelapor itu kan tanggal 31 Maret 2019, termasuk juga batas pelaporan LHKPN pajak itu juga 31 Maret 2019. Makanya kita gelar ini sekaligus kita tunjukkan kepada publik bahwa DPR juga taat pajak," kata Bamsoet.

Baca Juga: Baru 75 Legislator yang Laporkan Hartanya

Menurut Bamsoet, anggota DPR pada dasarnya berkewajiban melaporkan pajaknya melalui SPT dan LHKPN dan masa awal dan akhir jabatan. Pelaporan itu dilakukan guna memonitoring kekayaan dari para wakil rakyat.

"Kami juga punya kesadaran bahwa kalau bisa dilakukan setiap tahun kita lakukan apalagi nanti dibarengi dengan pelaporan pajak akan mudah tinggal di split angka," tutur Bamsoet.

Pelatihan pajak ini dinilai bagus bagi para elemen pemerintah. Bahkan, kata Bamsoet, lembaga lain juga perlu mendapatkan pelatihan ini.

"Kalau mau diuber-uber eksekutif lah, jangan anggota DPR terus. Jadi, saran saya mereka sudah punya cukup kesadaran tinggi. Saya liat kementerian juga banyak yang belum sama sekali," kata Bamsoet.



Sumber: Suara Pembaruan