DPR Menolak Pembentukan Badan Riset Nasional
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPR Menolak Pembentukan Badan Riset Nasional

Kamis, 21 Maret 2019 | 15:18 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana Badan Riset Nasional (BRN) kembali muncul. Namun bagi sebagian kalangan, kehadiran BRN tidak lagi diperlukan. Justru untuk mendongkrak ilmu pengetahuan teknologi (iptek) dan inovasi, yang lebih diperlukan adalah riset kolaboratif untuk mengatasi tumpang tindih riset, dan inefisiensi anggaran.

Dalam debat calon wakil presiden (cawapres) beberapa waktu lalu, wacana BRN kembali muncul dari cawapres nomor urut 01. Jauh sebelumnya, muncul kritik bahwa anggaran riset yang besar belum menghasilkan sesuatu yang memuaskan dan unggulan.

Wakil Ketua panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisnas Iptek Andi Yuliani Paris yang juga anggota DPR Komisi VII menyebutkan, menurut mayoritas anggota pansus, tidak perlu lagi membentuk lembaga baru. Saat ini justru yang perlu dipikirkan adalah bagaimana melangkah cepat di bidang inovasi dan perekayasaan teknologi.

"Lembaga-lembaga riset yang sudah ada seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan lembaga pemerintah non kementerian lainnya sudah ada. Jelas dan ada undang-undangnya, sudah ada pula segmentasinya," kata Andi di sela-sela sela-sela Kongres Teknologi Nasional (KTN) BPPT Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Andi mengatakan, LIPI bergerak di penelitian dasar dan BPPT di bidang perekayasaan inovasi. Artinya, apa yang sudah berjalan saat ini di BPPT, dan LIPI harus tetap dilanjutkan dan tidak perlu ada kelembagaan baru.

"Hanya fungsi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menjadi regulator membuat kebijakan dan tidak lagi menjadi pelaksana dan kegiatan riset inovasi," ucapnya.

Menurut Andi, jika membentuk lembaga baru tentu perlu waktu, sumber daya manusia dan rincian tugas pokok dan fungsi. Sementara itu, tuntutan saat ini justru harus melangkah cepat mengejar inovasi, bukan berkutat pada kelembagaan baru.

Dalam RUU Sisnas Iptek pun kata Andi, sudah ada aturan yang akan memperkuat riset kolaboratif. Nantinya lembaga riset di berbagai kementerian lembaga dan perguruan tinggi harus bersinergi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Kemristekdikti seharusnya menjadi koordinator dari semuanya itu.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Muhammad Dimyati menegaskan, berbicara wacana BRN sepenuhnya adalah urusan calon presiden dan wakil presiden terpilih nantinya. Menurutnya presiden dan wakil presidenlah yang memiliki kewenangan membentuk institusi kementerian atau lembaga.

"Kita ini (Kemristekdikti) pada posisi tugas dan fungsi kita. Dengan melihat masalah riset kita petakan, diinjeksi untuk selesaikan masalah-masalah ini," katanya.

Dikatakan Dimyati, saat ini sudah ada regulasi yang menjadi suatu reformasi luar biasa di bidang riset yakni Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 terkait barang dan jasa di pasal 62 menyebutkan bahwa riset berbasis output, multiyears dan penugasan.

Dulu, riset terkendala dari sisi anggaran yang tidak berlanjut di tahun berikutnya.

Saat ini tambahnya, semua diarahkan untuk multisumber daya, riset kolaboratif dan mengarah pada flagship atau riset unggulan.

Dimyati mengungkapkan, dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional berisi peta jalan riset (roadmap) hingga tahun 2045 yang dipertajam setiap lima tahun sekali.

"Wacana BRN boleh saja, itu bagian dari masukan kajian. Nanti keputusan seperti apa kita serahkan kepada pemenang pemilu yang akan datang," tandasnya



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Pengerjaan Fisik Tol Manado-Bitung IIA Sudah 80,21 Persen

Pengerjaan fisik ruas jalan tol Manado-Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) seksi IIA hingga pertengahan Maret 2019 mencapai 80,21 persen.

NASIONAL | 21 Maret 2019

Dana Desa untuk Kabupaten Lebak 2019 Mencapai Rp 432,9 Miliar

Dana desa yang berasal dari APBN akan dibagikan ke setiap desa masing-masing Rp 700 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar.

NASIONAL | 21 Maret 2019

Masyarakat Kritisi Bantuan Freeport untuk Korban Banjir Sentani

PTFI harusnya melihat kebutuhan pengungsi yang lebih besar seperti tenda-tenda, terpal, dan juga perlu mendatangkan alat berat membantu pemerintah daerah.

NASIONAL | 21 Maret 2019

Di Depan Tokoh Agama, Ma'ruf Ajak Warga Jaga Keutuhan Bangsa

Jika dia dan Jokowi terpilih lagi, maka pembangunan bangsa tidak dimulai dari nol atau awal.

NASIONAL | 21 Maret 2019

Penjaga Klenteng Tertua di Semarang Tewas Terbakar

Seorang penjaga klenteng tertua di Semarang, Jawa Tengah, tewas terbakar, diduga sulit menyelamatkan diri karena sedang sakit.

NASIONAL | 21 Maret 2019

Polri: Penebar Hoax Bisa Dikenakan UU Antiterorisme

Terorisme: adanya unsur ancaman kekerasan atau menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas.

NASIONAL | 21 Maret 2019

Jenazah Bharada Aldy Diterbangkan ke Kalimantan Utara

Jenazah Bharada Aldy diberangkatkan dari Timika dengan pesawat Garuda, diharapkan tiba Kamis sore di Kalimantan Utara.

NASIONAL | 21 Maret 2019

Nelayan Masa Kini Buka Aplikasi Sebelum Melaut

Alat bantu untuk para pelaut itu pun bertambah. Sekira seminggu belakangan, mereka diajari menggunakan aplikasi untuk nelayan bernama Laut Nusantara.

NASIONAL | 21 Maret 2019

Joko Driyono Batal Diperiksa Hari Ini

Jokdri menjadi tersangka karena diduga menyuruh tersangka Muhammad Mardani, Musmuliadi, dan Abdul Gofur merusak atau menghancurkan barang bukti.

NASIONAL | 21 Maret 2019

Pemprov Papua Berencana Relokasi Warga di Sekitar Cycloop

Pemprov Papua rencananya akan merelokasi warga yang tinggal di kawasan cagar alam Cycloop sebagai antisipasi agar tidak lagi terjadi bencana banjir.

NASIONAL | 21 Maret 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS