Perluas Fungsi UN, Siswa Diwajibkan Isi Angket

Perluas Fungsi UN, Siswa Diwajibkan Isi Angket
Ujian nasional berbasis komputer. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / CAH Jumat, 22 Maret 2019 | 09:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemdikbud,Totok Suprayitno, mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) baik berbasis komputer (UNBK) maupun pensil kertas (UNPK) untuk semua jenjang akan berlangsung pada Senin(25/3/2019) hingga 21 Mei 2019.

Totok menutukan, penyelenggaraan UN ini memiliki peran sangat penting untuk aspek kognitif. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memperluas fungsi UN. Salah satunya, upaya menggali informasi non-kognitif siswa melalui angket siswa. Pasalnya, diharapkan informasi dari angket tersebut akan memberikan analisa yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi capaian siswa.

“Selama ini kita hanya menguji aspek kognitif siswa. Tanpa ada evaluasi aspek non kognitif siswa. Padahal ini adalah background bagiamana kita dapat mengetahui kesiapan dan kemampuan siswa pada saat UN. Karena anak yang mengerjakan UN tidak baik belum tentu ia bodoh. Mungkin ada faktor lain seperti sosial dan ekonomi yang memengaruhinya,” kata Totok pada konferensi Persiapan UN 2019, di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemdikbud), Jakarta, Kamis (22/3/2019).

Untuk itu, pada UN 2019 ini, Totok menyebutkan, pemerintah memperluas fungsi UN sehingga selain sebagai pemetaan, hasil UN ini dapat dijadikan rujukan dan dinas pendidikan dan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pelatihan guru. Sehingga ke depannya para guru tidak akan lagi dilatih secara umum. Tetapi, dilatih sesuai dengan kekurangannya.

Untuk itu, pada pelaksanaan UN 2019 ini, selain mengerjakan soal UN yang telah ditetapkan, siswa juga diwajibkan untuk mengisi angket ujian nasional. Totok menyebutkan, dari lima jenis angket UN, setiap siswa hanya mengerjakan satu jenis angket dan angket ini dikerjakan setelah siswa selesai menyelesaikan UN.

Selanjutnya, Totok menjelaskan, angket UN ini disiapkan pertanyaan terkait dengan indikator sosial dan ekonomi yang meliputi pekerjaan orangtua, kepemilikan barang, dan pendidikan orangtua, hingga bagaimana presepsi siswa mengenai bakat dan keunggulan diri dan cita-citanya.

Menurut dia, hasil hipotesis dari angket tersebut dapat menentukan hal apa yang memengaruhi peserta didik. Sehingga dapat menjadi acuan perbaikan. Dengan begitu, Totok menegaskan, peran UN tidak dapat digantikan oleh metode lain untuk melihat kemampuan siswa secara nasional. Termasuk metode Assesment Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI).

Dijelaskan dia, alat ukur UN ini dilakukan secara massif, sedangkan metode AKSI tidak dapat dilakukan demikian, karena lebih pada sampel seperti alat ukur yang digunakan pada Program for International Assessment(PISA), sehingga hal tersebut tidak dapat mewakili secara nasional.

“UN tidak dapat digantikan dengan AKSI. Karena AKSI mendeteksi lebih dalam mengunakan sampel layaknya alat ukur internasional lainnya, sedangkan UN lebih pada level kognitif,” tambahnya. 



Sumber: BeritaSatu.com