PKB Akan Evaluasi Soal Pembatalan Sebagai Peserta Pemilu 2019 di Sejumlah Daerah

PKB Akan Evaluasi Soal Pembatalan Sebagai Peserta Pemilu 2019 di Sejumlah Daerah
Muhaimin Iskandar. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WM Minggu, 24 Maret 2019 | 00:10 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi keberadaan parpolnya yang dibatalkan sebagai peserta Pemilu di sejumlah daerah oleh KPU karena tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu 2019.

"Kita akan evaluasi," kata Cak Imin ,di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta, Jumat (22/3).

Cak Imin juga mengatakan, pihaknya masih mempelajari apakah ada peluang melakukan gugatan atas keputusan KPU tersebut. Jika tidak ada peluang, maka pihaknya akan menerima keputusan KPU.

"Kalau memang kita kuat, kita gugat, tapi kalau enggak kuat, ya kita terima,"  katanya.

Namun, Cak Imin menegaskan bahwa pengurus dan kader di daerah tersebut tetap bisa bekerja untuk memenangkan PKB di Pileg tingkat Provinsi (DPRD Provinsi) dan Pusat (DPR RI). "Iya pasti ini nanti akan kita pelajari dulu aspek-aspek mana saja yang memungkinkan hidupkan lagi 6 Kabupaten," katanya.

LADK

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya membatalkan kepesertaan parpol dalam pemilihan legislatif (pileg) di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Pasalnya, parpol tersebut tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hingga batas waktu yang ditentukan.

"Berdasarkan aturan itu, setelah kami rapat pleno, parpol dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah yang bersangkutan apabila tidak menyerahkan LADK hingga batas waktu yang ditentukan,” ujar Arief, dalam konferensi pers, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019) malam.

Arief mengatakan, sesuai dengan Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan partai politik peserta pemilu, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat wajib menyerahkan LADK kepada KPU sesuai tingkatan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

Rapat umum dilaksanakan pada 24 Maret dan 14 hari sebelumnya jatuh pada tanggal 10 Maret 2019.

Berdasarkan Pasal 338 ayat (1) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, jika parpol tidak menyerahkan LADK, maka parpol peserta pemilu itu akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah tertentu.

Sesuai dengan data KPU, PKB dibatalkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 6 kabupaten/kota karena memang tidak menyerahkan LADK atau terlambat menyerahkan LADK. Kenam daerah tersebut adalah Kabupaten Aceh Jaya, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Medan, Toraja Utara dan Tana Toraja.

PKB sebenarnya memiliki kepengurusan di enam kabupaten/kota tersebut dan mengajukan caleg tetapi parpol tidak menyerahkan LADK. Sementara ada tiga kabupaten di mana pengurus PKB setempat sama sekali tidak mengajukan caleg dan tidak menyerahkan LADK yakni Kabupaten Agam, Kepulauan Anambas dan Teluk Wondama



Sumber: BeritaSatu.com