KPK Izinkan Petinggi Krakatau Steel Hadiri Pernikahan Anaknya

KPK Izinkan Petinggi Krakatau Steel Hadiri Pernikahan Anaknya
Saut Situmorang. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / HA Minggu, 24 Maret 2019 | 03:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memberikan izin kepada Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro untuk menghadiri pernikahan anaknya yang berlangsung pada Minggu (24/3/2019).

Wisnu yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (23/3/2019) telah ditahan di Rutan Gedung KPK usai diperiksa intensif dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Pimpinan KPK telah memutuskan untuk memberikan izin pada Wisnu menghadiri pernikahan anaknya. Keputusan itu diambil pimpinan saat gelar perkara menentukan status perkara dan status hukum Wisnu bersama sejumlah pihak lainnya yang turut ditangkap dalam OTT kemarin.

"Dalam expose tadi pimpinan menerima dan sepakat itu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan hadir di akad nikan di acara itu," kata Saut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (23/3/2019) malam.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati membenarkan adanya pernikahan anak Wisnu. Saat ini tim penyidik masih menunggu surat permintaan dari pihak keluarga untuk meminta Wisnu menghadiri pernikahan tersebut.

"Jadi kami sedang menunggu itu dan akan menentukan langkah selanjutnya. Penyidik akan melihat apakah memang bisa memberikan izin untuk menghadiri acara tersebut atau tidak," katanya.

Dalam kasus ini, Wisnu diduga menerima suap dari Presdir PT Grand Kartech, Kenneth Sutardja dan bos Group Tjokro, Kurniawan Eddy Tjokro melalui seorang perantara bernama Alexander Muskitta.

Saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (22/3), tim Satgas KPK menyita uang Rp 20 juta yang diterima Wisnu dari Alexander Muskitta. Berdasar informasi, uang tersebut bakal dipergunakan Wisnu untuk pernikahan anaknya.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Yuyuk menyatakan tim penyidik masih mendalami peruntukan uang suap tersebut. Hal ini lantaran proses penyidikan kasus ini baru berjalan.

"Penyidik masih akan mendalami tentu saja kerena ini baru pemeriksaan awal," katanya.

Latar Belakang Kasus
Perkara ini bermula saat Direktorat Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel yang dipimpin Wisnu merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing senilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar. Alexander kemudian menawarkan sejumlah rekanan untuk menggarap proyek tersebut dan disetujui Wisnu.

Alexander pun menyepakati commitment fee dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Kartech dan Group Tjokro senilai 10 persen dari nilai kontrak. Bahkan, Alexander diduga bertindak mewakili dan atas Wisnu sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel.

Selanjutnya, Alexander meminta Rp 50 juta kepada Kenneth dan Rp 100 juta kepada Kurniawan. Atas permintaan tersebut, Alexander menerima cek Rp 50 juta dari Kurniawan yang kemudian disetorkannya ke bank.

Selain itu, Alexander juga menerima uang US$ 44.000 dan Rp 45 juta dari Kenneth dan disetorkan ke rekeningnya. Selanjutnya pada Jumat (22/3), Alexander menyerahkan uang Rp 20 juta kepada Wisnu Kuncoro di kedai kopi di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Setelah transaksi terjadi, tim Satgas KPK bergerak dan menangkap Wisnu dan sejumlah pihak lainnya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Wisnu dan Alexander yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Kenneth dan Kurniawan yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi Juncto PasaI 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan