Pemerintah Melanjutkan Rekonstruksi NTB

Pemerintah Melanjutkan Rekonstruksi NTB
Siprianus Edi Hardum / EHD Minggu, 24 Maret 2019 | 00:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fasilitas publik serta rumah masyarakat di sejumlah daerah terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (rehab rekon) Pascabencana Gempa Bumi di NTB.

Presiden Jokowi saat meninjau pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi rumah tahan gempa di Desa Pengempel Indah, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (22/3/2019), menyampaikan, progres rehab rekon sudah meningkat diantaranya telah dilakukan pembagian buku tabungan, sehingga sekarang ini yang perlu diselesaikan adalah keterlambatan di komponen-komponen rumah instan sederhana sehat (risha).

“Progres dari bulan Februari 2019 ke sini kelihatan sangat meningkat sekali, baik di pembagian buku tabungannya, dari total 216.000 sudah mencapai 160.000 dibagi dan diisi, tinggal sekarang ini pekerjaan lapangannya yang memang masih ada keterlambatan misalnya di komponen-komponen risha,” ujar Presiden Jokowi sebagaimana dalam keterangan pers Kementerian PUPR, yang diterima Beritasatu.com, Minggu (24/3/2019).

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan mengenai kekurangan bahan bangunan telah menugaskan Menteri BUMN untuk memenuhi kebutuhan baja ringan dan semen agar bisa disuplai lebih banyak dari pabrik langsung.

Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar pembangunan rumah korban bencana gempa di NTB bisa cepat diselesaikan dengan menggunakan teknologi rumah tahan gempa.

Presiden Jokowi juga berpesan kepada masyarakat Lombok untuk optimistis bahwa persoalan pasca bencana gempa dapat diselesaikan secara bersama-sama. “Uangnya sebetulnya sudah masuk sebelum Desember ini, sudah Rp 3,5 triliun. Kemarin sudah ditambah lagi Rp 1,6 triliun, berarti sudah terkumpul di NTB Rp 5,1 triliun. Rp 5,1 triliun sudah di sini, bukan di Jakarta,” ujar Presiden Jokowi.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, pemerintah telah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari 17 formulir menjadi satu formulir saja. Sementara dalam membangun rumah tahan gempa (RTG), masyarakat dapat menggunakan teknologi yang dikembangkan Kementerian PUPR, salah satunya risha.

Beberapa kelebihan risha adalah merupakan sistem modular dengan ukuran panel sudah baku sehingga cepat dalam pengerjaan yakni hanya sekitar dua minggu. Selain itu harganya juga terjangkau sekitar Rp 50 juta untuk tipe 36.

“Namun tidak ada keharusan menggunakan risha karena risha hanya cara atau teknologi. Kalau ada desain lain silakan, misalnya rumah tahan gempa dari kayu atau local wisdom lainnya, tetapi harus dicek dan disetujui Kementerian PUPR. Perlu dicatat bahwa risha sudah digunakan dan teruji digunakan seperti di Aceh dan Sinabung, Sumatera Utara,” kata Menteri Pekerjaan PUPR Basuki Hadimuljono.

Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan terdampak gempa NTB dilakukan di tujuh kabupaten/kota yakni Lombok Barat Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Kota Mataram, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Sebanyak 75.138 unit rumah terverifikasi rusak berat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kemudian, 3.282 kelompok masyarakat (Pokmas) telah terbentuk dengan anggota 41.449 kepala keluarga (kk).
Pembentukan Pokmas merupakan bagian dari pelibatan masyarakat untuk menjamin akuntabilitas bahwa penerima bantuan tepat sasaran, yaitu korban bencana yang rumahnya rusak berat. Masyarakat secara gotong royong atau yang dikenal dengan metode rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat (rekompak) dan permukiman berbasis komunitas) akan membangun rumah dengan teknologi rumah tahan gempa.

Hingga Kamis (21/3/2019), sebanyak 51.111 unit rumah sudah mendapat dana stimulan. Sebanyak 5.445 kk meminati konstruksi dengan capaian 665 unit telah selesai dan 3.594 tahap pembangunan.

Sebanyak 24.938 kk menyatakan minatnya menggunakan teknologi rumah struktur konvensional (riko) dengan 579 unit telah selesai dan 7.925 proses pengerjaan.

Kemudian 7.730 kk peminat rumah kayu struktur kayu (rika) dimana 356 unit telah selesai dan 2.943 unit proses. 107 kk minat konstruksi rumah cetak Indonesia (RCI) dengan capaian 40 unit proses pengerjaan dan 2.490 kk minat struktur rumah instan baja (risba) dengan capaian 531 unit tahap pengerjaan.

Sehingga tercatat dari total 17.633 unit pembangunan rumah tahan gempa yang dikerjakan masyarakat dibantu Kementerian PUPR, sebanyak 16.033 unit proses dan 1.600 unit selesai.

Selanjutnya untuk rekonstruksi dan rehabilitasi fasilitas publik, Kementerian PUPR menangani 492 lokasi sarana dan prasarana yang terdiri atas, 373 fasilitas pendidikan, 28 fasilitas kesehatan, 1 pasar/fasilitas perekonomian, 87 fasilitas ibadah, dan tiga bangunan lainnya.

Total ada 694 pekerjaan tipe bangunan umum terdiri dari 266 bangunan sementara dengan progres fisik telah selesai 100% pada pertengahan Desember 2018 dan sudah langsung dimanfaatkan, 237 unit direhab/retrofit dengan progres 185 unit sudah selesai dan 52 unit sedang dikerjakan.

Untuk rekonstruksi permanen ada 191 bangunan, sebanyak 45 unit di antaranya sudah selesai dan sisanya sedang proses konstruksi.

Fasilitas publik yang telah selesai dibangun dan dimanfaatkan kembali oleh warga diberikan label sertifikat bahwa bangunan tersebut telah layak dan aman digunakan. Bangunan yang telah mendapatkan label aman tersebut diantaranya adalah RSUD Kota Mataram dan SMPN 6 Mataram.

 



Sumber: BeritaSatu.com