Sumber Korupsi ASN karena Minimnya Integritas

Sumber Korupsi ASN karena Minimnya Integritas
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofyan Effendi, dalam acara diskusi di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, Rabu (27/3/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Hotman Siregar )
Hotman Siregar / FER Rabu, 27 Maret 2019 | 17:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Atmaji, mengatakan, seleksi terbuka Aparatur Sipil Negara (ASN) awalnya banyak yang meragukan. Meski demikian, Kementerian PAN dan RB terus berusaha menyiapkan ASN yang profesional.

"Sejarah negara maju membuktikan bahwa birokrasi yang baik bisa menopang sasaran pembangunan nasional. Kita ingin mewujudkan birokrasi yang bersih dan modern,  yang menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK," ujar Atmaji dalam diskusi di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Atmaji menekankan pentingnya integritas ASN. Menurutnya, korupsi itu bersumber dari minimnya integritas dan nasionalisme yang dimiliki ASN.

"Bahkan di Amerika Serikat sekarang jadi ultranasionalis. Lalu, profesionalisme dengan teknologi informasi (TI) dan kemampuan bahasa asing. Lalu, hospitality alias melayani, networking dan entrepreneurship," ucap Atmaji.

Selama ini, kata Atmaji, Indonesia diakui masih berbasis pada manajemen kepegawaian, berdasarkan daftar urut kepangkatan. Namun, sekarang pemerintah telah meninggalkan sistem tersebut dan sepenuhnya berdasarkan pada meritokrasi alias kualifikasi kompetensi dan kinerja meskipun lebih senior dan pangkat lebih tinggi.

"Manajemen SDM kita melalui UU ASN. Kita ingin pastikan implementasi merit sistem. Yang baru dalam UU ASN bahwa parameter operasional diatur dalam UU. Tapi sekarang parameter operasional ada di sana," kata Atmaji.

Atmaji mencontohkan, untuk pengadaan CPNS atau P3K harus dilakukan seleksi. Seleksinya pun diatur seleksi admin, seleksi kompetensi dasar dan seleksi bidang.

"Kita tak bisa menerima honorer tanpa seleksi. Kalau tidak ada dalam UU ya kemungkinan sekali itu bisa mempertahankan sistem merit," tandas Atmaji.



Sumber: Suara Pembaruan