Pemda Wajib Selenggarakan Layanan PAUD

Pemda Wajib Selenggarakan Layanan PAUD
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberi sambutan saat membuka kegiatan Young Technopreneur Expo (YTE) 2019 di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (22/2/2019) ( Foto: istimewa / - )
Maria Fatima Bona / FER Selasa, 2 April 2019 | 20:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan, layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia(SDM) yang berdaya saing di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah daerah (pemda) wajib menyelenggarkan layanan PAUD. 

Berdasarkan data Kemdikbud, Indonesia memiliki sekitar 6,3 juta anak usia 0-6 tahun. Sedangkan jumlah satuan PAUD sebanyak 232.411 unit.

Muhadjir menjelaskan, pemda wajib menyelenggarakan PAUD ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal(SPM) yang menyatakan bahwa salah satu layanan dasar di bidang pendidikan yang wajib disiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah layanan PAUD bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun.

"Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019, merupakan penguatan terhadap Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada Tujuan 4.2, yang mengamanatkan penyediaan akses bagi anak laki-laki dan perempuan terhadap Pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat," kata Muhadjir saat membuka Rapat Tahunan Sosialisasi dan Harmonisasi Bunda PAUD 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Muhadjir menuturkan, dalam meningkatkan keberadaan PAUD, Kemdikbud membentuk kemitraan tripusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal ini, peran Bunda PAUD sangat penting dalam pengelolaan PAUD baik formal maupun informal.

"Bunda PAUD adalah intervensi upaya untuk memastikan bahwa program PAUD berhasil melalui jalur formal yakni dengan mengangkat dan menobatkan para pejabat formal, istri pejabat di lembaga formal terutama didalam struktur pemerintahan menjadi Bunda PAUD," tandas Muhadjir.

Muhadjir mengapresiasi keterlibatan masyarakat karena layanan PAUD ini 99 persen dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Pasalnya, masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan pendidikan PAUD di daerah masing-masing.

"Kontribusi masyarakat ini menunjukkan perkembangan positif dalam mendukung perkembangan layanan pendidikan PAUD," tegas Muhadjir.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid, mengatakan, alokasi dana PAUD juga mendapat dukungan dari alokasi dana desa. Dana ini dipakai dengan kewenangan penggunaan dana bagi desa. Selain itu, dana desa juga dipakai untuk memperkuat otoritas desa, yakni kewenangan lokal berskala desa.

"Kami memasukkan pengembangan pendidikan anak usia dini untuk pengembangan kearifan lokal bagi desa," ujar Taufik.

Taufik menambahkan, alokasi penggunaan dana desa untuk PAUD ini masuk ke dalam program peningkatan pelayanan sosial dasar. Penggunaan dana desa untuk layanan PAUD mencakup 12 item dengan fokus kepada bangunan PAUD, buku dan peralatan belajar, wahana permainan anak di satuan pendidikan PAUD.

"Capaian output dana desa tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 50.854 kegiatan PAUD," pungkas Taufik.



Sumber: BeritaSatu.com