DPR: Investasi Alutsista Solusi Atasi Minimnya Anggaran Pertahanan

DPR: Investasi Alutsista Solusi Atasi Minimnya Anggaran Pertahanan
Pengunjung mengamati sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang ditampilkan dalam Indo Defence 2018 Expo and Forum, di JIExpo Kemayoran, Jakarta,Pengunjung mengamati sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang ditampilkan dalam Indo Defence 2018 Expo and Forum, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 7 November 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Markus Junianto Sihaloho / WM Selasa, 2 April 2019 | 20:31 WIB


Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya W Yudha menyatakan dirinya heran apabila ada yang skeptis terhadap gagasan Joko Widodo (Jokowi) soal minimnya anggaran pertahanan dapat disiasati dengan investasi di bidang alutsista. Satya meyakini gagasan itu justru harus lebih diperkuat karena akan mendorong berkembangnya industri pertahanan nasional.

"Industri pertahanan itu sangat diperlukan. Kalau kita punya industri sendiri, pasti efek getarnya juga kuat ke negara lain. Jelas Indonesia akan memiliki deterrence effect," kata Satya W Yudha, di Jakarta, Selasa (2/4/2019)

Politikus Golkar itu meminta semua pihak memahami duduk persoalan pertahanan Indonesia. Anggaran pertahanan Indonesia sudah meningkat pesat. Pada 2014, anggaran pertahanan adalah sebesar Rp 86,3 triliun. Saat ini, angkanya sudah meningkat menjadi Rp 108 triliun. Artinya tren anggarannya naik.

Di sisi lain, alutsista Indonesia memang masih jauh dari kekuatan minimum (Minimum Essential Force/MEF). Untuk diketahui, MEF disusun sendiri oleh orang Indonesia, dalam hal ini TNI, Pemerintah, dan DPR RI. Set-nya adalah Indonesia masuk kategori negara berkemampuan alutsista bagus kalau anggaran MEF adalah 1,5 dari Pendapatan Nasional Bruto (GDP). Perbandingannya, negara maju seperti AS memiliki anggaran pertahanan 2-3 persen dari GDP. Indonesia masih di bawah 1,5 persen.

Masalah berikutnya, anggaran negara ternyata terus terbatas di tengah begitu banyaknya kebutuhan negara yang ada. Sehingga seorang presiden yang berhak melihat dan menilai, juga berhak menentukan prioritas anggaran.

"Apakah uang di APBN semata untuk belanja pertahanan saja? Atau digunakan di tempat lain. Dan Presiden Jokowi memproritaskan ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Sementara anggaran pertahanan yang berikutnya," kata Satya.

Apakah itu bermasalah? Tidak. Sebab kata Satya, MEF sendiri memiliki jangka waktu program hingga 15 tahun sejak 2010. Artinya masih ada waktu hingga 2025 untuk memenuhinya. MEF dibagi III tahap dimana setiap tahap memiliki pagu anggaran yang direkomendasikan.

Berikutnya, Indonesia membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Disimpulkan oleh komite itu, perkuatan alutsista tak bisa semata dilakukan dengan belanja alutsista. Tapi harus dengan memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Bila industri dibentuk, maka kebutuhan alutsista nasional tak dipenuhi dari impor saja.

"Maka itu perusahaan pertahanan dalam negeri kita dipacu terus untuk berkembang. Ada Pindad, PAL, PT DI, swasta seperti Lundin. Sehingga dengan berkembangnya industri strategis militer, menekan biaya pengadaan MEF supaya kebih efisien dan murah,"kata Satya.

Seorang pemimpin negeri seperti Presiden Jokowi tentunya mempertimbangkan semua hal tersebut. Plus masih ditambah masukan dari badan intelijen strategi seperti Bais TNI. Bais memberikan analisa bahwa dalam 10-20 tahun ke depan, ancaman paling besar justru dari domestik. Makanya soal ideologi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jadi hal lebih penting untuk diperhatikan. Maka sebenarnya, tegas Satya, Presiden Jokowi tak asal dalam membuat prioritas penggunaan APBN.

"Tapi terlepas dari prioritas tersebut, kalau kita lihat dari rangkin dunia, dalam kondisi saat inipun kita itu masuk 15 militer terbaik di dunia. Tertinggi di Asean. Jadi kesimpulannya, saya rekomendasikan MEF direvisi karena terlalu tinggi. Itu kan yang membuatnya kita sendiri. Mungkin kita perlu revisi itu semua. Karena bisa jadi tak perlu kita belanja sebesar itu," kata Satya



Sumber: BeritaSatu.com