Jokowi Dinilai Lebih Unggul dari Prabowo dalam Bangun Industri Pertahanan dan Strategis

Jokowi Dinilai Lebih Unggul dari Prabowo dalam Bangun Industri Pertahanan dan Strategis
Waketum PB PABSSI, Djoko Pramono dan pengurus daerah Gorontalo saat penutupan Rakernas PABSSI 2016 di Jakarta. ( Foto: istimewa )
Hendro D Situmorang / AMA Kamis, 4 April 2019 | 11:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Mar (Purn) Djoko Pramono menilai, calon presiden (capres) petahanan, Joko Widodo (Jokowi), lebih tepat dalam membangun industri pertahanan dan strategis dibanding Prabowo Subianto yang merupakan pensiunan jenderal bintang tiga TNI AD. Hal itu terlihat sangat jelas saat keduanya berbicara mengenai anggaran hankam, industri militer, dan konsep strategis menjaga kedaulatan negara.

Djoko Pramono yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Berat, Binaraga, Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABBSI) mengakui, Jokowi yang pasti mendapat masukan dari para menteri atau pejabat berlatar belakang militer mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam menjelaskan visi-misi di bidang hankam. Sementara, Prabowo yang lebih banyak bertugas di lapangan semasa aktif di TNI, dianggap perlu lebih banyak mengembangkan wawasan dan langkah strategis karena ancaman hankam terkini sudah lebih beragam sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

"Kelebihan pak Jokowi terletak pada kebijakan memprioritaskan industri pertahanan yang sangat tepat dan strategis. Kita harus menuju dan membangun industri pertahanan yang lebih kuat demi memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Sebenarnya, kita sudah mulai dari dulu, namun masih kecil-kecil. Kini sudah menjadi prioritas sehingga kita punya industri alutsista (alat utama sistem pertahanan) seperti pindad, kapal perang, kapal selam, tank, dan juga peluru. Akan terjadi pula transfer teknologi jika kita memiliki industri pertahanan yang bagus," jelas Djoko Pramono yang juga pensiunan jenderal bintang dua itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Bicara anggaran pertahanan, Djoko Pramonno mengakui bahwa porsi 0,8% dari APBN, atau senilai Rp 110 triliun masih tergolong kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan anggaran pertahana negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Asia.

"Hal itu terkait dengan prinsip, defensif aktif yang kita anut. Namun, harus ada keseimbangan dan saya sangat berharap, anggaran pertahanan secara bertahap harus dinaikkan. Baik untuk memperbesar industri pertahanan kita, atau melengkapi persenjataan yang lebih canggih demi menjaga kedaulatan negara," ungkap Djoko Pramono.

Menurut Djoko Pramono, dalam mengusung politik luar negeri, Indonesia tetap harus siap untuk sewaktu-waktu dibutuhkan penggunaan aktif alutsista dalam menjaga kedaulatan.

"Saya punya pengalaman, dulu kapal TNI AL kita sering ditabrak oleh kapal-kapal nelayan asing yang besar dan punya mesin yang power-nya besar. Apalagi senjata kita hanya M16. Namun, sejak ada kapal patroli TNL AL yang cepat, besar, dan dilengkapi senjata otomatis serta misil jarak pendek, maka kita ditakuti oleh para nelayan asing pencuri ikan atau yang ingin mengancam kedaulatan negara. Istilahnya, harus punya modal untuk disegani negara lain," ungkap Djoko Pramono.

Atas dasar itulah, Djoko Pramono menyarankan agar dalam membangun sistem pertahana dan keamanan negara, matra laut perlu mendapat prioritas pertama.

"Indonesia itu negara yang sangat luas dengan 2/3 wilayah merupakan lautan. Saya sarankan, anggaran pertahanan diprioritaskan untuk menjaga lautan dan wilayah kita yang berbatasan laut dengan negara lain. Pentahapannya, bangun kekuatan laut, lalu udara, dan kemudian darat," pungkas Djoko Pramono.



Sumber: Suara Pembaruan