Kasus Suap Proyek SPAM Kempupera

GM Adhi Karya Mangkir dari Pemeriksaan KPK

GM Adhi Karya Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FER Kamis, 4 April 2019 | 20:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - General Manager (GM) PT Adhi Karya, Harimawan Anhari, mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harimawan sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menjerat Teuku Moch Nazar selaku Kasatker SPAM Darurat Kempupera.

"Belum diperoleh informasi atas ketidakhadiran yang bersangkutan (Harimawan Anhari)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkat, Kamis (4/4/2019).

Tak hanya Harimawan, Direktur PT Wahana, Zaini Abidin Noor pun mangkir dari pemeriksaan KPK. Seperti halnya Harimawan, Zaini pun sedianya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Teuku Moch Nazar.

Diketahui, KPK menetapkan empat pejabat Kempupera dan empat pihak swasta sebagai tersangka kasus ini. Empat pejabat Kempupera, yakni Anggiar Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung; Meira Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar selaku Kasatker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba I diduga telah menerima suap dari Budi Suharto selaku Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE); Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Suap tersebut diberikan agar keempat pejabat Kempupera itu mengatur lelang proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh PT WKE atau PT TSP yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang sama.

Proyek-proyek tersebut berada di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Tak hanya itu, pejabat Kempupera ini juga menerima suap untuk mengatur lelang terkait pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
Dalam pengembangan penyidikan kasus ini, KPK mengidentifikasi sekitar 55 proyek air minum Kempupera yang terindikasi diwarnai praktik suap. Sebagian besar proyek tersebut dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. Petinggi dua perusahaan tersebut menyuap pejabat Kempupera untuk menggarap proyek-proyek tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan