Peran Indonesia di DK PBB Belum Maksimal

Peran Indonesia di DK PBB Belum Maksimal
Pemerhati hubungan internasional Teguh Santosa (ketiga dari kiri) dalam diskusi "Ngopi di Sebrang Istana" yang diselenggarakan Kedai Kopi di Restoran Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2019. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Kamis, 4 April 2019 | 20:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Keberhasilan Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) patut diapresiasi dan memperlihatkan kepercayaan masyarakat internasional. Namun, sejauh ini Indonesia dinilai belum bisa memaksimalkan posisi itu untuk meningkatkan posisi tawar di arena internasional.

Hal ini bisa dilihat dari pertemuan kedua antara pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Hanoi, Vietnam, akhir Februari lalu. Semestinya, Indonesia dapat memanfaatkan posisi sebagai anggota DK PBB untuk mengambil peran dalam dialog perdamaian antara Korut dan AS.

Demikian dikatakan pemerhati hubungan internasional Teguh Santosa dalam diskusi "Ngopi di Sebrang Istana" yang diselenggarakan Kedai Kopi di Restoran Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019). Teguh merasa prihatin karena pertemuan kedua antara Kim Jong Un dan Donald Trump, walaupun kembali dilakukan di Asia Tenggara, namun tidak digelar di Indonesia yang notabene sedang menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Pertemuan pertama Kim Jong Un dan Donald Trump digelar di Singapura pada Juni 2018. Sebelum pertemuan di Singapura itu digelar pihak Indonesia sempat menyampaikan keinginan menjadi tuan rumah pertemuan. Teguh khawatir pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, hanya mengedepankan aspek seleberasi dari kemenangan dalam voting pemilihan anggota tidak tetap DK PBB yang digelar Juni 2018.

“Kita menjadi anggota tidak tetap DK PBB adalah untuk kali yang keempat. Jadi, bukan sesuatu yang baru. Hanya saja kelihatannya dibingkai sebagai sesuatu yang baru dengan selebrasi yang luar biasa,” ujar Teguh.

Diskusi tersebut juga dihadiri juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno, Jansen Sitindaon, pengamat LIPI Diandra M Mengko, dan peneliti senior Kedai Kopi Justito Adi.

Di dalam diskusi yang dipandu oleh moderator Riga Danniswara itu, Teguh juga ditanya mengenai pandangannya mengenai peran Indonesia pada persoalan Rohingya di Myanmar. Dia membandingkan posisi Indonesia dalam kasus Rohingya dengan peran yang dimiliki Indonesia saat perang saudara di Vietnam di era 1970-an.

“Kita pernah menjadi ujung tombak ketika terjadi Perang Vietnam. Kita mengambil alih tanggung jawab, kita sediakan Pulau Galang sebagai tempat menampung pengungsi dari Vietnam. Karena kita punya bargain untuk itu, kita minta PBB ikut membantu pembiayaan,” urainya.

Sementara dalam kasus Rohingya, pihak Indonesia dinilai baru sebatas menyampaikan imbauan moral dan bantuan kemanusiaan yang konvensional. Tidak ada tawaran yang lebih maju dan memperlihatkan kapasistas Indonesia sebagai alternative power.

Bahkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat hendak bertemu Penasihat Pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi diminta untuk tidak menggunakan istilah Rohingya.



Sumber: BeritaSatu.com