Bupati Labuhanbatu Nonaktif Divonis 7 Tahun Penjara

Bupati Labuhanbatu Nonaktif Divonis 7 Tahun Penjara
Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap, divonis 7 tahun penjara atas kasus korupsi, dalam sidang di Ruang Cakra Utama, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (4/4/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Arnold Sianturi )
Arnold H Sianturi / FER Kamis, 4 April 2019 | 20:51 WIB

Medan, Beritasatu.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara terhadap Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap. Terdakwa kasus korupsi ini juga harus membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara. Pangonal juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000.

"Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Pangonal terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menerima suap sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000 dari pengusaha," ujar Ketua Majelis Hakim Tipikor Medan, Erwan Efendi, di Ruang Cakra Utama PN Medan, Kamis (4/4).

Menurut hakim, Pangonal terbukti melanggar Pasal Pasal 12 huruf a Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam satu bulan makan harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka diganti dengan satu tahun penjara. Memberi hukuman tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak dipilih selama 3 tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pokok," kata Erwan Efendi.

Dalam persidangan itu, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa antara lain terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas KKN. Sementara itu, hal yang meringankan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Sebelumnya, jaksa menuntut Pangonal selama 8 tahun penjara.

Atas keputusan hakim tersebut, penasehat hukum Pangonal Harahap, Herman Kadir, menerima putusan hakim itu. Sementara itu, jaksa penuntut menyatakan akan mempertimbangkan keputusan hakim. Dalam dakwaannya, penuntut memaparkan, Pangonal sebagai Bupati Labuhanbatu telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut, yakni menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya Rp 42.280.000.000 serta SGD 218.000 dari pengusaha Efendy Sahputra alias Asiong.

Pemberian uang itu berlangsung sejak 2016 hingga 2018 dan diberikan melalui Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (DPO), Baikandi Harahap, Abu Yazid Anshori Hasibuan. Uang Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000 itu diberikan Asiong agar terdakwa memberikan beberapa paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 kepadanya.



Sumber: Suara Pembaruan