Lahan Tol Betungan-Tabah Penanjung, Bengkulu Segera Dibebaskan

Lahan Tol Betungan-Tabah Penanjung, Bengkulu Segera Dibebaskan
Ilustrasi pembangunan jalan tol. ( Foto: ANTARA FOTO )
Usmin / JAS Jumat, 5 April 2019 | 08:03 WIB

Bengkulu, Beritasatu - Lahan masyarakat seluas 270,9 hektare yang terkena lokasi pembangunan jalan tol tahap pertama Betungan-Tabah Penanjung, Bengkulu Tengah segera dibebaskan dalam waktu dekat.

Hal tersebut diungkapkan Asisten II Pemprov Bengkulu, Yiliswani, di Bengkulu, Kamis (4/4/2019). "Pergub tentang penetapan lokasi jalan tol ruas Betungan-Tabah Penanjung sudah ditandatangani Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beberapa waktu lalu," ujarnya.

Dijelaskan, lahan masyarakat yang terkena lokasi jalan tol ruas Betungan-Tabah Penanjung, Bengkulu Tengah seluas 270,9 hektare tersebut, diupayakan akan segera dilakukan pembebasan atau pembayaran ganti rugi.

Sebab, Pergub tentang mekanisme pembebasan lahan masyarakat yang terkena lokasi jalan tol Betungan-Tabah Pananjung, Bengkulu Tengah sudah ditandatangani Gubernur Rohidin Mersyah, sehingga tidak menunggu pelaksanaan ganti rugi di lapangan.

Pembebasan lahan masyarakat yang terkena lokasi pembangunan jalan tol tahap pertama Betungan-Tabah Penanjung sepanjang 17,6 kilometer (km) ditargetkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah paling lambat Juli 2019 mendatang sudah selesai alias tuntas.

Gubernur Bengkulu tidak hanya menandatangi SK penetapan lokasi jalan tol saja, SK tim panitia pembebasan lahan juga sudah ditandatanganinya. Hal ini dilakukan agar proses pembebasan lahan masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat.

Saat ini, kata Yuliswani tim sudah mulai bergerak. Bahkan pihak PT Hutama Karya selaku kontraktor pembangunan jalan tol Betungan-Tabah Penanjung sudah bertemu dengan warga yang lahannya terkena lokasi proyek pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.

Bahkan, sejumlah warga sudah mulai membuka komunikasi dengan tim pembebasan lahan agar prosesnya dapat berjalan lancar, aman dan cepat, sehingga pembangunan jalan tol Betungan-Tabah Pananjung dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Demikian pula Tim PT Hutama Karya juga sudah mengecek ke lapangan. Dana pembebasan lahan lokasi jalan tol tersebut berasal dari Pemerintah Pusat meski demikian panitia tetap berkomitmen untuk membayar ganti untung bukan sebaliknya ganti rugi.

Dalam Pergub tersebut besar harga ganti rugi tanam tumbuh sekitar Rp 700.000, tetapi pemerintah akan membayar ganti rugi sesuai dengan harga yang berlaku di pasar yang berlaku sekarang. Hal ini agar masyarakat tidak dirugikan.

"Ganti untung akan dilakukan sesuai dengan harga pasar, sehingga masyarakat yang lahanya terkena lokasi proyek jalan tol Betungan-Tabah Penanjung, Bengkulu Tengah, tidak merasa dirugikan dan jusru sebaliknya diuntungkan," ujarnya.

Proses pembebasan lahan tersebut, kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provini Bengkulu ini, akan diawasi oleh anggota DRPD provinsi agar proses pembayaran ganti rugi lahan dapat berjalan lancar dan bebas dari pungutan liar alias pungli.

"Kita akan mengawal dan pengawasi proses jalanya ganti rugi lahan lokasi jalan tol. Ini kita lakukan agar proses pembebasan berjalan lancar dan tidak ada gejolak di masyarakat, khususnya warga yang tanahnya terkena lokasi jalan tol tersebut," kata Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Iksan Fajri.

Dijelaskan, agar proses ganti rugi tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, maka dasar hukum untuk melaksanakan ganti rugi adalah Pergub, karena dalam peraturan tersebut sudah ada nilai besar ganti rugi lahan masyarakat.

"Jika besar ganti rugi berdasarkan Pergub tersebut, maka pelaksanaan akan berjalan lancar dan tidak ada dijelok di masyarakat. Apalagi bukan ganti rugi tapi ganti untung, maka prosesnya akan semakin lancar," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan