Spanduk Jokowi-Amin Dicopot, Warga Protes Bawaslu Bogor

Spanduk Jokowi-Amin Dicopot, Warga Protes Bawaslu Bogor
Spanduk Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dipasang di rumah warga RW 05, Kelurahan Kedung Badak, Kota Bogor, Jawa Barat yang akhirnya dicopot pada Senin (1/4/2019) lalu. ( Foto: Ist )
Vento Saudale / HS Jumat, 5 April 2019 | 09:28 WIB

Bogor, Beritasatu.com – Warga RW 05, Kelurahan Kedung Badak, Kota Bogor, Jawa Barat yang dikenal dengan Komplek Teplan mengajukan protes karena spanduk calon presiden (Capres) – calon wakil presiden (Cawapres) Joko Widodo – Ma'ruf Amin dicopot. Protes melalui kuasa hukum warga, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor Raya, diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor, Kamis (4/4/2019).

Dalam surat protesnya, LBH Keadilan Bogor Raya menyampaikan keberatan atas pencopotan alat peraga kampanye berupa spanduk berukuran 1 x 3 meter bertuliskan “Paslon Capres No.1 Jokowi Maruf Amin Pilih Umara dan Ulama Untuk Islam yang Rahmatan Lil Alamin”. Pencopotan pada Senin (1/4/2019) di rumah warga Gorisa Sembiring itu dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Tanah Sareal, jajaran Komando Rayon Militer (Koramil) Tanah Sareal, Trantib dan Babinsa Tanah Sareal. Padahal, wilayah pemasangan spanduk di rumah Gorisa yang juga Koordinator Forum Perjuangan Warga (Forjaga) RW 05 tersebut bukanlah kawasan militer sehingga harus bebas dari alat peraga kampanye (APK).

“Pencopotan spanduk tersebut bukan sekadar TNI mau menunjukkan sikap netral dalam pemilu, tetapi sebagai tindakan untuk menegaskan klaim TNI atas tanah warga. Klaim yang tidak pernah dibuktikan secara sah,” ujar Sugeng Teguh Santoso selaku pengacara senior dari LBH Keadilan Bogor Raya.

Baca : Soal Lahan Teplan-Bogor, Warga Minta Aparat Kelurahan Profesional

Seperti diketahui, warga yang menetap di Jl. Kol. E. Martadisastra III, RT 06 RW 05, Kelurahan Kedung Badak itu menilai status tanah tersebut bukanlah milik TNI. Saat pencoptan, Ketua Panwaslu Tanah Sareal Supriantona Siburian mengatakan rumah yang dipasang spanduk itu masih dalam kawasan militer. Penegasan itu disaksikan Danramil Tanah Sareal Kapt.Inf. Jasmungin, jajaran Trantib Tanah Sareal, Babinsa Kecamatan Kedung Badak dan anggota Unit Intel Kodim.

Padahal, kata Sugeng, inisiatif Gorisa Sembiring memasang spanduk Jokowi-Amin tersebut karena warga warga mempunyai aspirasi dan hak politik dalam pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

“Kami menduga Panwaslu Kecamatan Tanah Sereal hanya mendengar informasi sepihak dan secara lisan klaim kepemilikan TNI AD atas tanah warga. Tahun-tahun sebelumnya juga tidak masalah,” demikian salah satu isi surat LBH Keadilan Bogor Raya.

Terkait status lahan tersebut, warga sebenarnya sudah memperjuangkannya dari beberapa tahun lalu. Ironisnya, berbagai cara dan persyaratan sudah diupayakan hingga proses hukum untuk mendapatkan kepastian status kawasan tersebut.

“Kami sudah berupaya dengan berbagai cara sesuai aturan hukum berlaku tetapi justru sering dipermainkan oleh banyak pihak yang berwenang, termasuk oleh aparat Kelurahan Kedung Badak,” ujar Gorisa.

Untuk itu, warga RW 05 sangat mengharapkan profesionalisme dari pihak kelurahan terkait layanan administrasi dan sikap obyektif yang harus diberikan kepada warga. Layanan yang menjadi hak warga negara itu juga menjadi bagian dalam mencari solusi atas berbagai persoalan dalam masyarakat.

“Selama ini kami belum melihat aparat dan pimpinan kelurahan bertindak obyektif dan profesional,” ujar Gorisa beberapa waktu lalu.



Sumber: Suara Pembaruan