Penjelasan Mensesneg Terkait Surat untuk KPU

Penjelasan Mensesneg Terkait Surat untuk KPU
Pratikno. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / JAS Jumat, 5 April 2019 | 13:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan surat yang dikirim kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat itu berisi agar KPU untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

KPU melalui putusan PTUN diminta memasukkan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPD Periode 2019-2024.

"Intinya surat itu kita buat adalah merespons surat dari PTUN. Intinya setiap kali ada surat ketua PTUN, Mensesneg atas nama Presiden itu mengirim surat kepada pihak yang diwajibkan oleh PTUN untuk menindaklanjuti. Itu selalu begitu," kata Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Pratikno menambahkan, surat Mensesneg kepada KPU bukan yang pertama, tapi sudah beberapa kali. "Memang itu ada kewajiban dari Presiden di dalam UU PTUN tersebut. Makanya di situ kalimatnya kan karena kita diminta oleh undang-undang untuk mengawal tindak lanjutnya. Makanya kita kirim suratnya itu silakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Pratikno.

Menurut Pratikno, pengambilan keputusan tergantung KPU. "Terserah KPU bagaimana. Enggak-enggak (intervensi). Kita paham betul bahwa KPU lembaga independen," tegas Pratikno.

Pratikno pun menyebut, "Sekali lagi yang melaksanakan (putusan) PTUN itu KPU. Bukan pemerintah, bukan presiden. Jadi kewajibannya menurut undang undang ptun itu memang di atur di situ bahwa melaksanakan putusan."



Sumber: Suara Pembaruan