Soal UN Disebarkan, Pengamat: Sanksi Terlalu Ringan

Soal UN Disebarkan, Pengamat: Sanksi Terlalu Ringan
Ujian nasional berbasis komputer yang diikuti siswa SMA. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 5 April 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) mata pelajaran matematika yang diwarnai dengan penyebaran soal UN menuai kritik banyak pihak. Salah satunya dari Ketua Umum (Ketum) Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, yang menyoroti keputusan sanksi terhadap peserta dan pengawas.

Ramli menyebutkan, sanksi yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terhadap pengawas sekolah yang lalai menjalankan tugas terlalu ringan dan tidak mendidik. Pasalnya, sanksi berupa pembebasan tugas sebagai pengawas untuk UN di hari selanjutnya bukanlah penyelesaian masalah. Sebab, pengawas akan merasa senang karena bebas tugas.
Sedangkan kepada peserta, Ramli juga menuturkan sanksi terlalu ringan karena tidak berpengaruh terhadap kelulusannya.

“Seharusnya siswa yang jadi pelaku dianulir kelulusannya dari sekolah atau diproses secara hukum karena telah menyebarkan dokumen negara,” kata Ramli kepada Beritasatu, Jumat (5/4).

Selanjutnya, ia menambahkan, untuk pengawas seharusnya hukumannya lebih berat, misalnya penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat dalam masa tertentu karena kelalaian atau bisa jadi kesengajaan. Menurut Ramli, hukuman yang tegas bertujuan agar ada efek jera sehingga kasus serupa tidak akan terjadi pada pelaksanaan UN tahun mendatang.

Pada kesempatan sama, Ramli juga menuturkan, kasus penyebaran soal UN ini menandakan program pendidikan karakter (PPK) yang digaungkan selama ini belum berjalan dengan baik. Bahkan, Ramli menyebut, belum ada perubahan pola pengajaran di sekolah. PPK masih sebatas slogan dan kampanye.

Oleh karena itu, Ramli menyarankan perlu adanya perubahan pola pengajaran di setiap jenjang pendidikan. PKK harus fokus diterapkan pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD). Sementara untuk pengetahuan umum difokuskan ketika anak berada di jenjang pendidikan SMP dan SMA, serta keahlian ketika anak memilih SMK.

“Jadi PAUD dan TK semua pendidikan karakter dituntaskan, sementara SMP dan SMA aplikasinya dalam kehidupan yang dipantau sehingga anak tumbuh dengan nilai dan karakter kejujuran yang kuat,” jelasnya.

Ramli juga menyarankan pemerintah untuk segera menyelesaikan penyempurnaan kurikulum. Pasalnya, PPK tidak selaras dengan kurikulum yang diterapkan saat ini, baik itu kurikulum 2013 (K-13) maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) atau kurikulum 2006 (K-2006). PPK pun tidak tepat dan belum maksimal.



Sumber: Suara Pembaruan