800.000 Keluarga Penerima PKH Ditargetkan Mandiri di 2019

800.000 Keluarga Penerima PKH Ditargetkan Mandiri di 2019
Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri penyaluran PKH dan BPNT di Cikarang, Bekasi. ( Foto: istimewa / istimewa )
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 5 April 2019 | 12:00 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Program Keluarga Harapan (PKH) disebut telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018. Kementerian Sosial (Kemsos) pun menargetkan akan mencetak atau meluluskan 800.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH di tahun 2019.

KPM tergraduasi ini artinya, mereka tidak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH karena dinilai telah mandiri dan memiliki usaha ekonomi produktif.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kemsos akan mendorong minimal ada 800.000 tergraduasi atau lulus dari program PKH atau mandiri di seluruh Indonesia.

"Kalau tahun 2018 yang lalu kami berhasil meluluskan 600.000 KPM, maka pada 2019 ini kami targetkan minimal ada 800.000 KPM. Sehingga, keluarga-keluarga atau ibu-ibu lain yang masih hidup prasejahtera dan di bawah garis kemiskinan yang masih mengantre agar bisa ikut masuk ke dalam PKH," katanya di sela-sela penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Jabar), Kamis (4/4).

Jabar adalah salah satu daerah yang menjadi prioritas Kemsos. Tidak hanya menjadi penopang dan tetangga ibukota, Jabar juga memiliki penduduk paling banyak, khususnya di sekitar perbatasan karena keragaman penduduknya dengan berbagai macam tantangan.

Oleh karena itu, program PKH di Jabar akan diperkuat karena tidak hanya mampu memperbaiki angka kemiskinan, tetapi juga gini ratio (rasio kesenjangan) yang akan secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Saat penyaluran PKH dan BPNT di Cikarang tersebut, Mensos berpesan agar bantuan sosial itu digunakan secara tepat atau sesuai peruntukannya.

Ia menyebut, Jabar merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas PKH. Di wilayah ini terdapat sebanyak 1,7 juta keluarga menerima PKH. Khusus Bekasi, jumlahnya mencapai 65.611 keluarga penerima PKH.

Secara nasional, PKH dan BPNT yang digencarkan pemerintah telah mampu menekan angka kemiskinan serta ketimpangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di September 2018, tambah Mensos angka kemiskinan secara nasional turun dari 9,82% pada Maret 2018 menjadi 9,66% pada bulan September 2018.

Sedangkan pada tahun 2018 pemerintah juga berhasil menekan angka ketimpangan dari 0,389 pada Maret menjadi 0,384 pada September.

"Jadi tidak serta merta ketika angka kemiskinan turun, gini ratio juga turun. Namun berdasarkan data BPS, hal itu terbukti bisa terjadi. Meski penurunan gini ratio tidak signfikan tapi ini merupakan hal yang baik," ujarnya.

Ia menambahkan, tahun ini Kemsos telah meningkatkan anggaran bantuan sosial di Jabar menjadi Rp 3,9 triliun. Jumlah tersebut terbagi atas Rp 3,08 triliun untuk PKH yang diberikan kepada 1,7 juta keluarga, kemudian Rp 755 miliar untuk BPNT kepada 2,2 juta keluarga, serta beras sejahtera senilai Rp 62 miliar untuk 189.959 keluarga.

Secara nasional di tahun 2019, penyaluran PKH telah dan akan dilakukan pada Januari, April, Juli dan Oktober. Sebelumnya, di tahun 2018 penyaluran PKH dilakukan pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.

Anggaran PKH di tahun 2019 pun naik karena komponen penerima bantuan sosial per KPM juga naik sesuai dengan kondisi rumah tangganya. Tahun 2018, jumlah KPM PKH 10 juta rumah tangga miskin dengan nilai bantuan Rp 19,4 triliun. Sedangkan di tahun 2019, jumlah KPM PKH 10 juta dengan total anggaran Rp 34,4 triliun.

Tahun 2017-2018, nilai bantuan PKH flat Rp 1.890.000 yang diterima KPM per tahun. Namun di tahun 2019, bantuan PKH kondisional sesuai beban kebutuhan keluarga dengan peningkatan pada komponen pendidikan, kesehatan, lansia dan penyandang disabilitas.



Sumber: Suara Pembaruan