KPU Pastikan Nama OSO Tidak Ada di Surat Suara

KPU Pastikan Nama OSO Tidak Ada di Surat Suara
Oesman Sapta Odang (tengah). ( Foto: Beritasatu / Primus Dorimulu )
Yustinus Paat / YUD Jumat, 5 April 2019 | 15:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, menegaskan nama Oesman Sapta Odang (OSO) tetap tidak ada dalam surat suara pemilihan calon anggota DPD Pemilu 2019. KPU tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pencalonan OSO sebagai anggota DPD.

"Nama OSO tidak ada dalam surat suara. Tetapi persoalannya bukan soal cetak-mencetak. Masalahnya adalah keputusan MK bahwa pengurus parpol dilarang menjadi anggota DPD," ujar Hasyim ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/4).

KPU, kata Hasyim, bisa dituduh melakukan pembangkangan terhadap konstitusi jika tidak melaksanakan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa pengurus parpol dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Jika ingin ditetapkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepengurusan parpolnya.

"Jadi KPU menjalankan putusan MK, tidak ada yang lain-lain. Keputusan MK juga melarang (memasukkan nama OSO ke dalam daftar calon tetap pemilu)," tegasnya.

Terkait surat dari Mensesneg soal putusan PTUN terkait gugatan OSO, Hasyim mengatakan pihaknya tidak menolak. KPU sudah menjawab surat Mensesneg dengan menyampaikan alasan mengapa OSO tidak dimasukkan dalam DCT DPD 2019.

"Bukan menolak, kami sudah membalas surat itu," pungkas Hasyim.

Sebelumnya, surat dari Mensesneg Nomor R 49/M.Sesneg/D-1/HK 06.02/3/2019 telah dikirimkan kepada KPU pada 22 Maret lalu. Dalam surat itu, Mensesneg mengatakan berdasarkan pasal 116 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Ketua PTUN Jakarta dengan Surat W2.TUN1.704.HK.06/III/2019 pada 4 Maret 2019 menyampaikan kepada Presiden soal memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yakni putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

Sehubungan dengan hal itu dan berdasarkan arahan Presiden, Kemsesneg menyampaikan surat Ketua PTUN yang dimaksud beserta salinan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap kepada untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundangan.



Sumber: BeritaSatu.com