MA: People Power di Luar Koridor Hukum

MA: People Power di Luar Koridor Hukum
Ilustrasi Mahkamah Agung ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / YUD Jumat, 5 April 2019 | 16:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Kamar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mahkamah Agung (MA) Supandi

menegasakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, Supendi berharap persoalan hukum termasuk persoalan pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, tidak perlu menggunakan people power atau kekuatan massa.

"Kalau pandangan MA langkah kita sebagai negara hukum kita harus lewat dengan langkah hukum, kalau people power itu mungkin di luar koridor lambaga hukum dan hukum acara," ujar Ketua Kamar PTUN Supandi, saat jumpa pers di gedung MA, Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

Salah satu koridor hukum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan pemilu adalah Mahkamah Agung dan jajarannya. Supendi mengatakan pihaknya sudah siap menyelesaikan persoalan pemilu yang menjadi kewenangan MA khususnya menangani pelanggaran administrasi pemilu dan pidana pemilu.

"Pelanggaran administrasi pemilu harus diselesaikan sebelum masa pencoblosan," ungkap dia.

MA, kata Supendi, siap menerima pengaduan peserta Pemilu (DPR, DPRD, DPD dan pasangan calon presiden dan wakil presiden) yang dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu dan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu.

Sesuai dengan Pasal 463 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, MA akan memutuskan perkara pelanggaran administrasi tersebut selama 14 hari kerja sejak perkara diterima MA. Putusan MA bersifat final dan mengikat.

"Nanti kalau di dalam proses pencoblosan, ada macam-macal hal yang menimbulkan ketidakpuasan, itu hasil pemilu yang wewenang menjadi wewenang MK," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com