Soal OSO, MA: KPU Langgar Perintah Jabatan dan Aturan

Soal OSO, MA: KPU Langgar Perintah Jabatan dan Aturan
Ilustrasi KPU ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / YUD Jumat, 5 April 2019 | 16:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar perintah jabatan dan aturan ketika tidak menjalankan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. MA menilai KPU sebagai organ negara wajib hukumnya menaati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Kamar PTUN Supandi menanggapi sikap KPU yang tidak mau menjalankan putusan PTUN terkait gugatan yang diajukan Oesman Sapta Odang (OSO).

"Senang atau tidak senang, itu (putusan PTUN soal OSO) hukum dan wajib dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan melawan perintah jabatan dan kualifikasi perbuatan melawan hukum," ujar Supandi, di gedung MA, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

KPU sebagai organ negara harus mengambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku termasuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun putusan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan pribadinya atau kelompoknya.

"Maka demi hukum pemerintah, itu tergugat wajib melaksanakan. Kalau mengatakan dirinya organ negara, negara berdasarkan hukum pasti bertindakan berdasakan hukum. Kalau ada pejabat sudah diputus pengadilan tidak mau melaksanakan, apa artinya, ini pejabat dalam posisi melakukan perbuatan melanggar hukum," terang dia.

Supandi menekankan putusan PTUN yang sifatnya final dan mengikat, maka harus dijalankan oleh pejabat manapun tanpa terkecuali. Walaupun, PTUN tidak mempunyai lembaga eksekusi atas putusannya. Pasalnya, pelaksaan putusan PTUN sangat tergantung kesadaran hukum pejabat negara.

"Di PTUN tidak ada lembaga eksekusi, karena eksekusi itu atas inisiatif tergugat selaku negara. Itu tergantung kesadaran hukum. Setiap keputusan dilaksanakan, itu membuat harum negara dan mengangkat kehormatan negara," pungkas Supendi.

Sebagaimana diketahui, putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT telah memerintahkan KPU membatalkan SK Penetapan DCT Calon DPD Pemilu 2019. PTUN juga memerintakan menerbitkan SK baru tentang Penetapan DCT Calon DPD dengan memasukkan nama OSO di dalamnya.

Sampai saat ini, KPU belum menjalankan isi putusan PTUN tersebut karena KPU mengaku berpegang pada putusan MK 30/PUU-XVI/2018. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa pengurus parpol dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Jika ingin ditetapkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari parpolnya.

Kubu OSO telah melakukan berbagai langkah hukum agar KPU menjalankan putusan PTUN tersebut termasuk melaporkan KPU ke Bawaslu dan DKPP. Terakhir, kubu OSO melaporkan ke KPU ke Presiden Jokowi dan Presiden sudah mengirimkan surat ke KPU agar menjalankan putusan PTUN soal OSO.



Sumber: BeritaSatu.com