ACTA Laporkan Luhut ke Bawaslu Soal Beri Amplop ke Kiai

ACTA Laporkan Luhut ke Bawaslu Soal Beri Amplop ke Kiai
Luhut Binsar Pandjaitan. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / JAS Jumat, 5 April 2019 | 21:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Hanfi Fajri mengatakan pihaknya sudah melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomaritim), Luhut Binsar Pandjaitan, ke Bawaslu, Jumat (5/4/2019).

Laporan terhadap Luhut ini sudah diterima Bawaslu dan sudah teregistrasi di pengaduan Bawaslu yaitu Nomor 43/LP/PP/RI/00.00/IV/2019.

"Kami laporkan dia (Luhut) karena diduga melakukan sejumlah pelanggaran pemilu saat ke tempat Kiai Zubair Muntasor, Bangkalan, Madura. Dan itu ada di video yang sudah viral," ujar Hanfi kepada wartawan, di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat.

Hanfi mengatakan Luhut diduga melakukan politik uang dengan memberikan amplop kepada Kiai Zubair Muntasor saat kunjungan Bangkalan, Madura. Menurut dia, amplop identik dengan pemberian uang.

"Pemberian uang yang diberikan oleh Luhut itu tujuannya untuk memilih paspon 01 ya dengan menggiring bahwa tanggal 17 (April) datang ke TPS, ajak umat, ajak santri pakai baju putih, baju putih itu identik dengan jargonnya Jokowi," ungkap Hanfi.

Selain itu, Hanfi juga mengatakan Luhut diduga melakukan kampanye tanpa melakukan cuti sebagai pejabat negara. Padahal, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan pejabat yang melakukan kampanye harus mengajukan cuti.

"Kami melaporkan tindakan dia sebagai menteri, sebagai pejabat negara yang melakukan kampanye kepada salah satu paslon. Kalau menteri ingin melakukan kampanye kepada salah satu paslon, dia harus mengajukan surat cuti," tutur dia.

Apalagi, kata Hanfi, Luhut tidak masuk dalam struktur tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Artinya, Luhut dianggap tidak memiliki hak melakukan kampanye.

"Artinya, tindakan yang dilakukan oleh Luhut yang meminta untuk memilih paslon 01, itu sudah menyalahi undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengarah ketidaknetralan keberpihakan membuat keputusan yang menguntungkan paslon nomor 01," terang dia.

Lebih lanjut, Hanfi mengatakan pihaknya melihat Luhut mengendarai mobil yang beriringan dengan dengan mobil kampanye paslon nomor 01. Hal tersebut semakin menguatkan dugaan ACTA bahwa Luhut sedang mengampanyekan paslon 01.

"Maka dari itu kami berharap kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap tindakan yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang diduga merupakan perbuatan tindakan pidana pemilu dengan menggunakan wewenangnya sebagai menteri," tandas dia.

ACTA menduga Luhut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 283 ayat (1) mengatakan, ”Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye."

Pasal 283 ayat (2) menyebutkan UU, "larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam Iingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat."

Sedangkan Pasal 547 berbunyi, "Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

"Dari hasil laporan, Bawaslu ingin melakukan investigasi. Dengan adanya laporan kita, Bawaslu akan melakukan penelusuran dan investigasi dan mencari bukti dugaan pelanggaran Luhut," pungkas Hanfi.