Kemkopolhukam Diminta Fasilitasi Sengketa Pembangunan Polda Aceh

Kemkopolhukam Diminta Fasilitasi Sengketa Pembangunan Polda Aceh
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. ( Foto: Beritasatu TV )
Yeremia Sukoyo / WM Kamis, 4 April 2019 | 19:02 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemko Polhukam) diminta segera memfasilitasi sengketa pembangunan gedung Markas Polda Aceh. Sengketa muncul lantaran pemerintah melalui Kementerian Keuangan (kemkeu) belum melunasi kewajiban pembayaran pembangunan sebesar Rp 32,7 miliar.

Sengketa itu sendiri bermula dari keberatan Direktur Utama PT Elva Primandiri, Elva Waniza, kontraktor yang diberi mandat mengerjakan proyek pembangunan gedung pasca musibah tsunami tahun 2005. PT Elva Primandiri yang sudah menyelesaikan tugasnya keberatan lantaran pemerintah hingga kini tidak melaksanakan pelunasan.

"Saya mohon bapak Menkopolhukam Wiranto memimpin rapat lanjutan agar kemudian dari jajaran Kemenkeu juga bisa hadir," kata Elva, dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Menurut Elva, perusahaannya yang merupakan kontraktor proyek Mapolda tersebut hingga kini belum mendapatkan bayaran dari hasil pembangunan itu sejak 11 tahun lalu.

Padahal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Polri dan Kementerian Keuangan harus membayar Rp 32,7 miliar pada PT Elva Primandiri selaku kontraktor.

"Tolong untuk segera dibayar, satu untuk pribadi kami sudah terancam teror dari suplier kami yang belum dibayar dengan nilai Rp 32,7 miliar. Itu bukan uang yang kecil buat kami," ujarnya.

Dirinya pun meminta Menko Polhukam Wiranto untuk dapat langsung memediasi rapat koordinasi lanjutan penyelesaian sengketa. Elva juga meminta Kementerian Keuangan untuk hadir dalam rapat tersebut.

Sebelum berurusan dengan Kementerian Keuangan, berbagai upaya musyawarah telah ditempuh. Selain itu, Elva telah memenangkan proses hukum di semua tingkatan pengadilan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 582/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Tim yang menghukum Kementerian Keuangan, yang dulu bernama Satuan Kerja Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias (tergugat I) dan Polri (tergugat II) secara tanggung renteng membayar kewajibannya kepada PT Elva Primandiri sebesar Rp 32.768.097.081.

Putusan itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta nomor perkara 527/PDT/2013/PT.DKI. Bahkan, kembali diperkuat dengan terbitnya putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2483 K/PDT/2014. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pihak tergugat bernomor perkara 601 PK/PDT/2017 kembali ditolak MA pada 19 Oktober 2017.

Juru sita PN Jaktim sudah melakukan teguran (aanmaning) terhadap pihak tergugat untuk melaksanakan isi putusan. Pada saat pertemuan untuk terguran pertama pada 17 Oktober 2018, Ketua PN Jaktim sangat mengapresiasi itikad baik dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yang menyatakan akan mematuhi putusan pengadilan, dan akan secara intens berkomunikasi dengan Elva Waniza selalu Direktur PT Elva Primandiri.

Namun, teguran yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2018 dan 13 Desember 2018 tersebut belum juga dilaksanakan. Padahal, Ketua PN Jaktim hanya memberikan batas waktu selama sebulan setelah aamaning pertama tanggal 17 Oktober 2018 agar Kemenkeu membayar sesuai isi putusan pengadilan.

Hingga pada 20 Desember 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta datang ke PN Jakarta Timur untuk pertemuan annmaning (teguran). Namun, baik Kemkeu atau perwakilannya tidak datang untuk yang ketiga kalinya. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut hingga saat ini belum juga dijalankan oleh Kementerian Keuangan.



Sumber: Suara Pembaruan