Mafia Tanah Penyebab Tingginya Konflik Pertanahan

Mafia Tanah Penyebab Tingginya Konflik Pertanahan
Presiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan sejumlah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) usai pembukaan Rakernas Kementerian ATR/BPN di Istana Merdeka, Jakarta, 6 Februari 2019. Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendorong pemda-pemda menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama untuk kawasan dengan potensi ekonomi serta daerah rawan bencana. ( Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay )
Yeremia Sukoyo / WM Kamis, 4 April 2019 | 21:12 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Keberadaan mafia tanah masih menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah pertanahan di Indonesia. Mafia tanah memanfaatkan kelangkaan tanah dan kealpaan pihak-pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang paling bertanggungjawab dalam administrasi pertanahan hingga kini masih menaruh perhatian terhadap keberadaan mafia tanah.

"Mafia-mafia tanah membuat harga ketidakpastian hukum itu menjadi sangat mahal, biaya investasi menjadi tinggi, bayangkan betapa dampaknya masalah tanah ini untuk kemajuan perekonomian negara kita," kata Sofyan A Djalil, dalam keterangannya saat membuka kegiatan Pra-Operasi Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Tahun 2019, Kamis (4/4/2019), di Jakarta.

Sofyan Djalil mengakui, permasalahan mafia tanah memang sudah sangat meresahkan masyarakat. Hingga kini ada banyak laporan permasalahan pembangunan dan juga kemasyarakatan yang dipicu ulah mafia tanah yang membuat perkara tanah menjadi tidak berujung pangkal.

"Coba bayangkan, apabila masalah tanah ini bisa di selesaikan, negara kita akan sangat kondusif untuk investasi, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat sehingga akan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi," ucap Sofyan Djalil.

Dirinya menuturkan, keberadaan mafia tanah memang harus diberi efek jera. Caranya, dengan menunjukkan ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum untuk selalu serius menangani masalah tanah. Semua dilakukan agar tidak ada lagi yang bermain-main soal tanah.

Kegiatan Pra-Operasi Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Tahun 2019 merupakan tindak lanjut MoU antara Kepolisian RI dengan Kementerian ATR/BPN yang ditandatangani pada Maret 2018 lalu.

Kegiatan itu sendiri diikuti 180 orang peserta. Terdiri dari jajaran Kementerian ATR/BPN 73 orang, Bareskrim Polri 6 orang, Poldabseluruh Indonesia 34 orang dan 67 orang Kepala Bagian Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan serta Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

Saat ini kasus-Kasus mafia tanah yang akan ditetapkan menjadi Target Operasi harus memenuhi kriteria tertentu. Dari pihak Polri, kasus yang ditetapkan harus mempunyai bukti bahwa terdapat tindak pidana sehingga dapat P.21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap).

Sedangkan dari pihak Kementerian ATR/BPN kasus tersebut harus memenuhi adanya catat administrasi sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pembatalan, penolakan dan perbaikan administrasi pertanahan.



Sumber: Suara Pembaruan