KPK Duga Ada Pejabat Kemag Bekerja Sama dengan Rommy

KPK Duga Ada Pejabat Kemag Bekerja Sama dengan Rommy
Ketua umum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / FMB Sabtu, 6 April 2019 | 09:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi bukti dan informasi adanya dugaan keterlibatan pejabat Kementeriaan Agama (Kemag) dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di Kemag yang menjerat mantan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Lembaga antikorupsi sedang mempertajam bukti dan informasi tersebut.

"RMY (Romahurmuziy) diduga tidak melakukan korupsi sendirian. Ada pihak lain di Kementerian Agama yang kami indikasikan sejak awal itu bekerja sama dengan RMY. Siapa orang tersebut tentu belum bisa disampaikan saat ini karena proses penyidikan masih berjalan," kata Jubir KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Baca juga: Kiai Asep Bantah Rommy soal Kakanwil Kemag Jatim.

Diketahui, menetapkan Romy bersama Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemag Provinsi Jatim, Haris Hasanuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemag. Muafaq dan Haris diduga telah menyuap Romy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemag. Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik dan Haris mendaftar sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim. Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak lolos seleksi untuk diusulkan ke Menteri Agama karena pernah mendapatkan hukuman disiplin. Meski demikian, Haris Hasanuddin tetap lolos dan dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemag Jatim pada awal Maret 2019.

KPK menduga telah terjadi kerja sama antara pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim meski pernah mendapat sanksi disiplin.

"Karena memang sejak awal kami mengidentifikasi ada dugaan upaya untuk mengubah agar nama HRS masuk dalam tiga nama yang kemudian diusulkan dan akhirnya dipilih Menag," kata Febri.

Untuk mendalami kongkalikong ini, KPK memeriksa sejumlah saksi. Pada Jumat (5/4/2019), tim penyidik memeriksa Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi dan tiga saksi lainnya yang merupakan anggota Pansel jabatan pimpinan tinggi (JPT) di Kemag, yakni Nurlis, Siti Lailirita, dan Hilal Sirrika Kholid.

"Yang pasti (didalami) proses seleksinya dan hubungan antara panitia seleksi yang dibentuk oleh Kementerian Agama dengan KASN itu didalami lebih lanjut. Mulai dari prosedurnya sebenarnya bagaimana hubungan antara dua institusi ini, posisi KASN seperti apa dan juga kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi itu tentu kami dalami juga dalam rangkaian pemeriksaan tersebut," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan