KPHI Dibubarkan, Penyelenggaraan Haji Berpotensi Dikorupsi

KPHI Dibubarkan, Penyelenggaraan Haji Berpotensi Dikorupsi
Jemaah haji yang diberangkatkan Maktour bersiap melakukan tawaf wada. ( Foto: Freddy Kanto )
Maria Fatima Bona / FMB Sabtu, 6 April 2019 | 10:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI) Samidin Nashir mengkritik sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU). Salah satunya, KPHI mempertanyakan Pasal 129 yang menyatakan KPHI dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2008 resmi dibuburkan setelah UU PIHU disahkan.

DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Agama (Menag) telah mengesahkan Rencana Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah (PIHU) menjadi UU PIHU pada 28 Maret 2019 sebagai sebuah revisi terhadap UU Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam UU PIHU ini berfungsi kementerian agama kembali mendapatkan kekuasaan lebih besar dalam penyelenggaraan ibadah haji dibandingkan dengan saat berlakunya UU 13 Tahun 2008.

Dijelaskan Samidin, selama ini KPHI menjalankan peran pengawasan secara keseluruhan untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lancar di semua level. Mulai dari sebelum hingga penyelenggaraan, juga termasuk pengelolaan keuangan haji. Maka dengan UU PIHU yang baru ini, kekuasaan penuh kembali menjadi tanggung jawab menag. Dalam hal ini, menag menempati tiga fungsi meliputi; sebagai regulator atau pembuat kebijakan operasional, operator atau pelaksana kebijakan, serta evaluator atau pengawas terhadap penyelenggaraan haji.

“Jadi fungsi-fungsi utama manajemen haji berada dalam satu tangan, sehingga akan memberikan peluang yang besar terjadinya korupsi, penyalagunaan kekuasaan dan wewenang, serta maladministrasi,” kata Samidin pada jumpa pers di kantor KPHI, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Dijelaskan Samidin berpeluang terjadinya korupsi karena penyelenggaraan haji tanpa ada pengawasan dari tim independen. Pasalnya, lembaga KPHI dibentuk oleh UU dan berdiri independen untuk mengawasi penyelenggaraan haji dan umrah. Sedangkan dengan pembubaran KPHI ini, maka pengawasan haji dan umrah hanya dijalankan oleh Inspektorat Jenderal Kemag dan DPR maupun DPD.

“Irjen Kemag tentu tidak akan optimal mengawasi karena berasal dari internal Kemag. Dia tidak mungkin koreksi kebijakan menterinya. Sementara DPR pengawasan hajinya secara umum, sedangkan DPR dan DPD memang melakukan pengawasan, tetapi tidak sampai ke level terlalu teknis, karena memang itu bukan tupoksi utama mereka. Sementara kami mulai dari katering haji kami cek, sampai dapur, dan pemondokan kami cek, sampai ke kamar calon jemaah haji,"ujarnya.

Mantan Kepala Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina) ini juga menyampaikan, untuk mempertahankan keberadaan KPHI, pihaknya dalam waktu dekat akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo serta menguji materi pasal pembubaran KPHI jika regulasi itu tetap disahkan.

Dijelaskan dia, adanya regulasi baru akan merugikan semua pihak, terlebih masyarakat karena kehilangan jaminan atas haknya mendapatkan pelayanan ibadah haji yang baik karena hilangnya fungsi pengawasan oleh lembaga independen.

Samidin mengatakan KPHI sejatinya menjadi unsur penyeimbang yang dapat mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan haji independen secara mendalam sampai pada hal-hal teknis dan spesifik. Selain itu, KPHI juga mengawasi kebijakan operasional oleh menteri, Dirjen PHU, sampai peraturan-peraturan penjabaran di lapangan. “Nanti kalau KPHI dibubarkan, lalu siapa yang masuk ke situ untuk mengawasi penggunaan dana, penyelenggaraan dan pelayanan haji,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, tidak disertakannya KPHI sebagai pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan ibadah haji merupakan langkah mundur dan sangat disesalkan. Karena hal itu sudah sangat menyalahi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

“Sungguh sangat ironis, di tengah situasi negara yang darurat korupsi, justru lembaga pengawasan haji dibubarkan dan tugasnya diserahkan kepada pelaksana. Ini langkah mundur dalam penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih dan terwujudnya pemerintahan kelas dunia pada 2010-2025,”ujarnya.

Pada kesempatan sama, Samidin juga mempertanyakan alasan pembubaran KPHI untuk efisiensi anggaran. Dijelaskann dia, selama ini KPHI menjalankan fungsi dengan kondisi struktural yang pincang yakni tidak memiliki sekretariat sehingga minim sumber daya manusia (SDM). "Apanya yang diefisiensi? Sekretariatnya saja tidak punya. Di situ yang membantu kami Ditjen PHU Kemag. Kalau sekretariatnya tidak ada apanya yang efisien?" kata dia.

Lanjut Samidin, untuk menjalankan peran, KPHI dialokasikan anggaran senilai Rp 3 miliar per tahun. "Tentu sebagai lembaga negara yang dibuat berdasar amanat UU, bukan presiden atau menteri, alokasi anggaran tersebut sangat minim untuk menjalankan perannya."



Sumber: Suara Pembaruan