Pengamanan Pemilu, TNI Back Up Polri

Pengamanan Pemilu, TNI Back Up Polri
Prajurit TNI AL mengamankan warga yang bertindak anarkis saat simulasi Pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di Dermaga Madura, Mako Koarmada II, Ujung, Surbaya, Jawa Timur, 4 Februari 2019. ( Foto: Antara / Zabur Karuru )
Farouk Arnaz / WM Sabtu, 6 April 2019 | 12:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mabes Polri menyatakan pihaknya telah siap mengamankan setiap tahap dalam pemilihan umum termasuk hari pemungutan suara pada 17 April nanti. Polri di-back up TNI yang berstatus Bawah Kendali Operasi (BKO).

“Saat ini operasi Mantab Brata masuk dalam tahap pengamanan kampanye terbuka. TNI back up pengamanan terbuka dan pada setiap pentahapan. Khususnya pada saat pengamanan TPS serta back up Polri saat terjadi kontigensi,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (4/4/2019).

Jenderal bintang satu ini menyebut jika ada pergeseran wilayah rawan konflik dalam tahap kampanye terbuka yang mulai digelar mulai 24 Maret lalu hingga 13 April nanti.

Di tingkat provinsi, provinsi rawan bergeser menjadi Maluku Utara, Papua, Aceh, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Pergeseran daerah rawan juga terjadi di tingkat kabupaten/kota menjadi Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Banggai (Sulteng), Donggala (Sulteng), Mentawai (Sumbar), Tanah Datar (Sumbar), dan Yogyakarta.

Indeks kerawanan itu dibuat berdasar faktor penyelenggara, faktor kontestasi capres, faktor kontestasi caleg, faktor pendukung, potensi gangguan kamtibmas, ambang gangguan, dan faktor gangguan nyata.

“Untuk itu ada 271.880 ribu anggota Polri yang terlibat pengamanan. Dibantu Linmas dan TNI. Untuk penempatan Linmas dua orang per TPS dan penunjukannya dibawah Kemendagri sedangkan jumlah TNI maksimal 2/3 dari kekuatan Polri dan berstatus Bawah Kendali Operasi (BKO),”  kata Dedi Prasetyo.

Yang dimaksud BKO artinya TNI tidak bertugas di depan melainkan atas permintaan kebutuhan dari Polri. Mereka pun tidak melakukan tugas militer melainkan tugas polisional.

“Misalnya melalukan pengamanan obyek vital nasional, melakukan pengawalan logistik pemilu di daerah rawan, pengamanan unjuk rasa, dan tugas lain sesuai pengembangan situasi di wilayah,”  kata Dedi Prasetyo.



Sumber: BeritaSatu.com