17 ASN Terlibat Korupsi di Pemprov Banten, Dipecat Tidak Hormat

17 ASN Terlibat Korupsi di Pemprov Banten, Dipecat Tidak Hormat
Gubernur Banten, Wahidin Halim (kiri). ( Foto: Beritasatu Photo / Laurens Dami )
Laurens Dami / LES Senin, 8 April 2019 | 08:16 WIB

Serang, Beritasatu.com - Sebanyak 17 orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) telah dipecat secara tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat tersebut merupakan salah satu rekomendasi KPK untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi di lingkungan Pemprov Banten.

“Mungkin citra atau anggapan masyarakat terhadap ASN di lingkungan Pemprov Banten selama ini kurang baik karena kasus korupsi. Saya mau tegaskan siapa pun yang terbukti terlibat korupsi, akan dipecat dengan tidak hormat,” tegas Gubernur Banten Wahidin Halim sesaat setelah menerima laporan dari Kepala Inspektorat Provinsi Banten Kusmayadi, Minggu (7/4/2019).

Wahidin Halim menegaskan, pihaknya tidak main-main dalam pemberantasan korupsi di Banten, karena hal ini akan terus merusak citra serta integritas Pemprov Banten dalam memberantas kasus rasuah di pemerintahannya. "Saya akan tegakkan dan jalankan setiap rekomendasi KPK yang selama ini telah menjadi mitra Pemprov Banten melalui Satgas Koordinasi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Banten,” ujarnya.

Wahidin Halim juga menambahkan, untuk menunjukkan keseriusannya pihaknya telah membentuk Satgas yang terdiri dari BPKP, untuk melengkapi tugas-tugas Inspektorat Provinsi Banten. Sehingga hal ini diapresiasi oleh BPK RI, karena dianggap telah meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah yang berdampak pada kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) yang tepat waktu dan memudahkan BPK RI dalam melakukan pemeriksaa

Kusmayadi, membenarkan hal tersebut. Dia menyebutkan, jika ke-17 orang ASN yang terlibat tipikor itu sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN seiring dengan penyelesaian kasusnya masing-masing, dan tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan semuanya sudah melalui tindakan dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Kusmayadi juga menjelaskan, selain ASN yang ada di Provinsi Banten, juga terdapat ASN di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten sebanyak 17 orang, Kabupaten Serang 10 orang, Kabupaten Pandeglang 13 orang, Kabupaten Lebak 3 orang, Kabupaten Tangerang 11 orang, Kota Cilegon 7 orang, Kota Serang 3 orang dan Kota Tangerang Selatan 6 orang. Jumlah total sebanyak 70 orang ASN.



Sumber: Suara Pembaruan