Audit Investigasi LK AISA, PT EY Langgar UU Akuntan Publik

Audit Investigasi LK AISA, PT EY Langgar UU Akuntan Publik
Ilustrasi laporan keuangan. ( Foto: Istimewa / Istimewa )
Yudo Dahono / YUD Senin, 8 April 2019 | 08:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Ernst And Young Indonesia (PT EY) dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Pasalnya, perusahaan jasa konsultasi keuangan dengan merek asing itu melakukan audit investigasi atas laporan keuangan tahun 2017 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) sehingga telah menyalahi aturan UU Akuntan Publik

Pandangan itu disampaikan Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Anton Silalahi melalui keterangan tertulis kepada Beritasatu.com, Senin (8/4/2019).

“Audit Investigasi itu termasuk jasa asurrance dan itu merupakan hak akuntan publik sebagaimana tercantum dalam UU Akuntan Publik,” kata jelasnya.

Atas tidakan yang dilakukan PT EY tersebut, Anton menilai telah terjadi pelanggaran sehingga dapat dipidanakan tanpa delik aduan.

“Itu hanya delik aduan biasa dan bukan delik aduan, Tapi memang sayangnya penyediik kurang paham akan UU Akuntan Publik,” jelas dia.

Ia menjelaskan dalam pasal 3 disebutkan Akuntan Publik memberikan jasa asurans seperti Jasa atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan asurrance dan jasa asurans lainnya.

“Audit investigasi itu juga jasa asurans. Sayangnya, PT EY itu bukan Akuntan Publik,” kata dia.

Lebih jauh, dia menegaskan dalam pasal 57 ayat 2 menyebutkan “setiap orang yang bukan akuntan publik tetapi menjalankan profesi akuntan dan bertindak seolah-olah sebagai akuntan publik sebagaiamana diatur dalam UU ini, dipidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

“PT EY itu melakukan hal yang tidak patut dan melanggar UU akuntan Publik,” tegas dia.

Kasus ini bermula dari laporan keuangan AISA untuk tahun buku 2017 yang dipersoalkan manajemen baru yang baru ditunjuk pada Oktober 2018. Padahal, dalam amanat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) AISA pada akhir Oktober 2018 lalu mengamanatkan untuk dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Konsultan Hukum Independen.

Sayangnya, audit investigasi tersebut justru dilakukan oleh PT Ernst & Young Indonesia yang ditandatangani oleh Deni R Tama.

Menanggapi hal tersebut, Ketua IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), Tarkosunaryo mengatakan bahwa PT Ernst & Young Indonesia bukanlah KAP dan penandatangan laporan investigasi tersebut juga bukan dilakukan Akuntan Publik (AP).



Sumber: BeritaSatu.com