Terima Suap dan Gratifikasi, Irwandi Yusuf Dihukum 7 Tahun Penjara

Terima Suap dan Gratifikasi, Irwandi Yusuf Dihukum 7 Tahun Penjara
Irwandi Yusuf. ( Foto: Antara / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / CAH Selasa, 9 April 2019 | 08:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Majelis Hakim menyatakan Irwandi terbukti menerima suap dan gratifikasi.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut," kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan Irwandi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/4/2019).

Selain pidana penjara dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Irwandi. Hakim mencabut hak Irwandi untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Hukuman ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut KPK.

Sebelumnya, Jaksa menuntut Irwandi untuk dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok.

Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan Hakim menilai perbuatan Irwandi tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatan. Namun, hakim mempertimbangkan peran penting Irwandi dalam perdamaian di Aceh sebagai hal meringankan.

Dalam putusannya, Hakim menyatakan Irwandi terbukti menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

"Untuk mewujudkan niat tersebut, terdakwa meminta kepada Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri untuk mengawal dana DOKA. Berdasarkan fakta hukum tersebut peran Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi," kata Hakim Saifuddin.

Tak hanya suap, Majelis Hakim juga menyatakan Irwandi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Sejak November 2017 hingga Mei 2018, Irwandi menerima uang melalui rekening bank atas nama Muklis dengan total Rp 4,2 miliar. Kemudian, sejak Oktober 2017 hingga Januari 2018, Irwandi menerima uang melalui Steffy Burase sebesar Rp 568 juta dari Teuku Fadhilatul Amri.

Menurut hakim, Teuku Amri mengirimkan uang ke rekening milik Steffy Burase setiap kali diperintah oleh Teuku Saiful Bahri yang merupakan salah satu tim sukses Irwandi pada Pilgub Aceh 2017.

Selain itu, sejak April 2018 hingga Juni 2018, Irwandi menerima gratifikasi sebesar Rp 3,7 miliar melalui Nizarli yang merupakan Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Aceh sekaligus Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Aceh. Uang gratifikasi tersebut berasal dari mantan tim sukses Irwandi yang akan mengikuti paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Aceh. 



Sumber: Suara Pembaruan