Perkebunan Sawit 1 Juta Ha di Jambi Sarat Masalah

Perkebunan Sawit 1 Juta Ha di Jambi Sarat Masalah
Panenan sawit di sebuah pabrik. (Sumber: Gora Kunjana)
Radesman Saragih / JEM Selasa, 9 April 2019 | 12:22 WIB

Jambi, Beritasatu.com - Pembangunan perkebunan kelapa sawit satu juta hektare (ha) di Provinsi Jambi menimbulkan banyak masalah. Selain merusak lingkungan dan rawan praktik korupsi, juga banyak yang tak miliki izin. Pembukaan perkebunan kelapa sawit tanpa izin tersebut juga kerap dilakukan secara serampangan dengan cara membakar.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi Rudiansyah mengatakan, sekitar satu juta hektare perkebunan kelapa sawit di Jambi tak jelas izinnya. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit tanpa izin tersebut diduga milik pengusaha perkebunan kelapa sawit perseorangan.

“Perkebunan kelapa sawit yang jelas izinnya hanya 400.000 ha milik 53 perusahaan dengan jumlah pabrik kelapa sawit 57 unit,” sebut Rudiansyah pada diskusi Kajian 25 Grup Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia, Senin (8/4/2019) di Jambi.

Diskusi tersebut turut dihadiri aktifis Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia, Mubarak Khalid.

Menurut Rudiansyah, pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektare di Provinsi Jambi yang dicanangkan sejak puluhan tahun silam kurang berhasil. Hal tersebut terbukti dari realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah itu.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2017, lanjut Rudiansyah, luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi mencapai 1,8 juta ha. Luas itu sekitar 27% dari luas Provinsi Jambi sekitar 4,9 juta ha. Dokumen hak guna usaha (HGU) dan izin usaha perkebunan (IUP) jutaan hektare perkebunan kelapa sawit tersebut pun tidak jelas.

“Tetapi hasil penelusuran Walhi Jambi, areal perkebunan sawit di Jambi yang benar-benar ditanami sawit hanya 791.025 ha. Sekitar 467.573 ha di antaranya perkebunan kelapa sawit rakyat atau perseorangan,” katanya.

Rudiansyah mengatakan, dari sekitar 791.025 ha perkebunan kelapa sawit di Jambi, tanaman kelapa sawit yang menghasilkan atau produktif baru mencapai 570.424 ha. Sedangkan sisanya sekitar 132.061 ha belum menghasilkan. Kemudian tanaman sawit yang rusak akibat kebakaran di daerah itu sekitar 24.000 ha.

Rawan Korupsi
Menurut Rudiansyah, program pembangunan kebun sawit sejuta hektare di Jambi selama ini diduga rawan korupsi. Korupsi terjadi mulai dari proses pengurusan izin maupun pengemplangan pajak. Kerawanan korupsi pengurusan izin perkebunan kelapa sawit ini terjadi akibat ego sektoral daerah.

“Kepala daerah, yaitu para bupati sering mengeluarkan izin pembangunan kebun sawit tanpa ada pengawasan. Hal tersebut membuat suap pengurusan izin kebun sawit sulit dipantau. mengeluarkan perizinan. Sebenarnya jika pengurusan izin kebun sawit hanya di level provinsi saja, pengawasan lebih mudah dilakukan,” katanya.

Dikatakan, pembangunan perkebunan kelapa sawit di Jambi juga menimbulkan banyak ketimpangan sosial di bidang penguasaan lahan. Areal kebun sawit yang dikuasai perusahaan lebih luas dibandingkan areal kebun sawit yang dikuasai masyarakat.
Kondisi demikian, lanjut Rudiansyah kerap menimbulkan konflik lahan antara perusahaan kebun sawit dengan masyarakat.

Hingga kini masih banyak konflik lahan kebun sawit yang terjadi di Jambi tidak bisa diselesaikan. Konflik lahan tersebut sering berkahir dengan aksi anarkis seperti kasus pembakaran asset perusahaan atau pencurian kelapa sawit perusahaan oleh masyarakat sekitar.

Sementara itu aktivias Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia, Mubarak Khalid pada kesempatan tersebut mengatakan, pembangunan perkebunan kelapa sawit di Jambi harus dilakukan secara transparan dan pengawasan. Hal itu penting agar kasus-kasus suap, korupsi dan pencaplokan lahan masyarakat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat dicegah dan ditanggulangi.



Sumber: Suara Pembaruan