Modus Politik Uang Dikembangkan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

Modus Politik Uang Dikembangkan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat
Ilustrasi uang rupiah ( Foto: Investor Daily / David Gitaroza )
Oktaviana Maria / ANA Selasa, 9 April 2019 | 16:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Praktik politik uang atau money politic masih saja terjadi saat menjelang pelaksanaan pencoblosan. Kasus politik uang ini biasanya semakin meningkat terjadi pada masa tenang sebelum hari pencoblosan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menemukan berbagai modus politik uang yang dilakukan para peserta Pemilu, di antaranya memberikan kupon umrah, token listrik hingga penggunaan WiFi gratis. Anggota Bawaslu Ratna Dewi mengungkapkan modus tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

"Ada beberapa modus yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan itu bernilai ekonomis" ungkap Ratna di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Selain itu, modus politik uang yang baru-baru ini ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu pemberian uang elektronik atau e-money dan asuransi. Kendati demikian, pihak Bawaslu tidak dapat menyikapi temuan tersebut. Hal ini dikarenakan informasi dari PPATK bersifat rahasia sehingga tidak bisa diungkapkan ke publik.

"Memang ada kendala regulasi karena informasi dari PPATK itu bersifat rahasia sehingga ketika akan diungkapkan ke publik tentunya akan menyalahi peraturan perundang-undangan" ucap Ratna.

Untuk itu, Ratna meminta masyarakat untuk ikut membantu Bawaslu menemukan perbuatan politik uang. Caranya dengan melaporkan ke Bawaslu sehingga dapat ditindaklanjuti ke hukum.

Lihat Video:



Sumber: BeritaSatu TV