KPK Tetapkan Eks Sekda Malang Tersangka Baru Suap Berjamaah

KPK Tetapkan Eks Sekda Malang Tersangka Baru Suap Berjamaah
Wali Kota Malang, Sutiaji (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di Polresta Malang, Jawa Timur, Selasa (9/4/2019). KPK memeriksa sejumlah pejabat publik termasuk di antaranya Wali Kota Malang, Sutiaji setelah menetapkan tersangka baru yakni mantan Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. ( Foto: ANTARA FOTO / Ari Bowo Sucipto )
Fana Suparman / JAS Selasa, 9 April 2019 | 19:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus suap pembahasan APBD Pemkot Malang. Dalam pengembangan kasus ini, KPK menetapkan mantan Sekda Malang, Cipto Wiyono sebagai tersangka baru kasus suap berjamaah tersebut.

"Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyidikan dan persidangan, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status penanganan perkara ini ke penyidikan dengan tersangka CWI (Cipto Wiyono) Sekretaris Daerah Kota Malang 2014-2016," kata Jubir KPK, Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Cipto Wiyono merupakan tersangka ke-45 dalam perkara suap pembahasan APBD Pemkot Malang. Perkara ini berawal dari penetapan tiga tersangka pada Agustus 2017 lalu, yakni Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono, Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang, Jarot Edy Sulistiyono, serta Komisaris PT Enfys Nusantara Karya Hendrawan Maruszama.

Kasus ini kemudian berkembang dan menjerat Wali Kota Malang periode 2013-2018 M Anton dan 40 anggota DPRD Malang periode 2014-2019.

"Tersangka CWI diduga bersama-sama dengan M Anton selaku Wali Kota Malang dan Jarot Edy Sulistiyono memberi hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 kepada Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang 2014-2019 dan kawan-kawan," kata Febri.

Kasus ini bermula saat Pemkot Malang mengajukan APBD-P tahun 2015 agar dapat menggunakan Sisa Anggaran Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) atas pelaksanaan APBD tahun 2015. Pembahasan APBD-P diawali dengan Rapat Paripurna membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran tahun 2015 yang digelar pada Juni hingga Juli 2015.

Anton kemudian memerintahkan Cipto berkoordinasi dengan Jarot Edy dan Arief Wicaksono terkait dengan penyiapan yang ubo rampe, yakni uang untuk anggota DPRD Malang untuk persetujuan pokok-pokok pikiran DPRD.

"Dalam koordinasi tersebut, Moch Arief Wicaksono menyampaikan kepada CWI bahwa jatah dewan sekitar Rp 700 juta," ungkap Febri.

Setelah koordinasi tersebut, Cipto memerintahkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengumpulkan dana untuk DPRD terkait pembahasan APBD-P atas perintah Anton. Tak hanya itu, Cipto juga memerintahkan untuk mengumpulkan Rp 900 juta dari rekanan pemborong di Dinas PUPR Kota Malang untuk diberikan kepada Anton agar mendapat persetujuan APBD-P 2015.

"Setelah ada kesepakatan uang yang disebut pokir tersebut, Moch Arief Wicaksono dan CWI melakukan kesepakatan waktu persetujuan APBD-P 2015. Waktu diduga diatur supaya tidak kentara terlalu cepat disetujui oleh DPRD," papar Febri.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Cipto disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 



Sumber: Suara Pembaruan