Menteri PPPA: Zero Tolerance untuk Penganiaya AY

Menteri PPPA: Zero Tolerance untuk Penganiaya AY
Menteri PPPA Yohana Yembise meluncurkan Mobil Perlindungan untuk jangkau korban kekerasan perempuan dan anak. ( Foto: Beritasatu Photo )
Dina Manafe / FMB Rabu, 10 April 2019 | 14:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise geram dengan penganiayaan yang dialami siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) AY (14) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menteri Yohana juga mengecam kasus penganiayan tersebut di mana para pelakunya juga masih tergolong usia anak.

Diketahui, kasus mulanya terjadi karena saling sindir di media sosial terkait hubungan asmara salah satu pelaku dengan kakak korban. Terduga pelaku diperkirakan berjumlah 12 orang yang merupakan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pontianak.

“Saya sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Mirisnya lagi, bukan hanya korban tetapi pelaku juga masih berusia anak,” kata Yohana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Menurut Yohana, boleh jadi kasus ini terjadi karena luputnya pengawasan orang dewasa. Keteladanan orang dewasa juga bisa membentuk karakter anak-anak. “Ada yang keliru pada sikap anak-anak kita, berarti juga ada yang keliru pada kita sebagai orang dewasa yang merupakan contoh bagi anak-anak,” kata Yohana.

Namun, kata Yohana, tindakan para pelaku dengan alasan dan kondisi apapun meskipun masih berusia anak sekali pun tetap tidak bisa dibenarkan. Prinsip zero tolerance atau tanpa toleransi bagi seluruh pelaku kekerasan pada anak harus ditegakkan.

Menteri Yohana mengapresiasi respon cepat dari pemerintah daerah, khususnya Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat yang telah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat dan Polresta Pontianak untuk mengupayakan tindak lanjut dan pendampingan kasus ini.

Selanjutnya Yohana berharap agar kasus ini dikawal secara serius sampai tuntas, dan menemukan jalan terbaik para para pihak. Selain itu, Yohana juga meminta agar korban dan pelaku sama sama diberikan pendampingan. Kepada korban tim Kementerian PPPA berkonsultasi dengan pihak terkait untuk proses trauma healing, sedangkan pelaku didampingi untuk pemulihan pola pikir atas tindakan yang telah dilakukan.

“Paling penting, kita harus memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Sebagai korban ataupun pelaku, mereka tetap anak-anak kita. Sudah seharusnya kita lindungi dan kita luruskan jika mereka berbuat salah,” kata Menteri Yohana.

Hari ini, tim khusus dari Kementerian PPPA turun langsung ke Pontianak untuk menindaklanjuti upaya yang sudah dilakukan Dinas PPPA Kota Pontianak dan KPPAD, yaitu membesuk korban dan akan berkunjung ke sekolah para pelaku. Kementerian PPPA rencananya akan melakukan rapat koordinasi untuk penanganan lintas sektor pada Sabtu besok. Langkah tersebut diharapkan dapat menemukan solusi terbaik untuk anak dan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi keduabelah pihak.

Yohana juga menekankan bahwa semua pihak tidak boleh gegabah dalam menangani kasus ini. Semua pihak harus benar-benar memahami penyebab anak pelaku melakukan tindak penganiayaan. Hal ini dilakukan agar anak pelaku bisa mendapatkan penanganan yang tepat, mengacu pada Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang jelas, menurut Yohana, Kementerian PPPA mengikuti proses hukum yang berlaku.

Kementerian PPPA telah berupaya menekan kasus seperti ini melalui sosialisasi dan pelatihan kepada orangtua, anak dan aktivis masyarakat melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Sosialisasi berupa literasi digital melalui pengetahuan tentang pengasuhan dan penggunaan internet yang aman serta sebagai bekal pertahanan diri ketika berselancar di media sosial. 



Sumber: Suara Pembaruan