Anggota VI BPK Minta Pemanfaatan Dana Desa Tepat Sasaran

Anggota VI BPK Minta Pemanfaatan Dana Desa Tepat Sasaran
Harry Azhar Azis. ( Foto: Istimewa )
Anselmus Bata / AB Rabu, 10 April 2019 | 16:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak program dana desa digulirkan pemerintah sejak 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara aktif menyosialisasikan peran, tugas, dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Kali ini sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Selasa (9/4/2019), dengan menghadirkan anggota VI BPK, Harry Azhar Azis dan anggota Komisi XI DPR, Tutik Kusuma Wardhani. 

Sosialisasi dihadiri perangkat desa, camat dan kepala desa, kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, asisten administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK.

Dalam pidatonya Harry Azhar Azis menyatakan peningkatan dana desa setiap tahun harus diikuti peningkatan akuntabilitas, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Hal tersebut merupakan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang antara lain menyebutkan tujuan dianggarkannya dana desa yakni meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pada kesempatan itu, Harry Azhar Azis juga menyoroti sejauh mana dana desa di Kabupaten Buleleng telah berkontribusi mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan meningkatkan kualitas pembangunan masyarakatnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Buleleng selama tiga tahun beturut-turut (2015-2017) masih di bawah provinsi. Kondisi ini menegaskan perlunya Pemerintah Kabupaten Buleleng membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebaliknya, persentase kemiskinan di Kabupaten Buleleng konsisten turun dari tahun ke tahun, walaupun bila dibandingkan dengan provinsi, persentasenya masih lebih besar. Artinya, Pemerintah Kabupaten Buleleng harus bisa mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar dari golongan miskin.

“Pada akhirnya, saya berharap agar melalui dana desa, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terlaksana semakin cepat dan merata di seluruh Indonesia," kata Harry Azhar Azis.

Foto bersama pasa sosialisasi dana desa di Buleleng.

Anggota Komisi XI DPR Tutik Kusuma Wardhani menyatakan berdasarkan Undang-Undang Desa, desa telah diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya dengan tujuan masyarakat memiliki kesejahteraan yang berkeadilan. Desa juga diberi kesempatan yang luas untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya.

Oleh karena itu, Tutik Kusuma Wardhani,mengajak para perangkat desa untuk bersama-sama menyukseskan Nawacita pemerintah, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Dana desa harus dikelola secara transparan, akuntabel dan partisipatif, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara," kata Tutik Kusuma Wardhani.

Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, yang hadir menyampaikan sambutan mewakili bupati Buleleng, menyebutkan dana desa di Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2015, dana desa yang diperoleh Rp 36,8 miliar dan pada 2019 mencapai lebih dari Rp 124 miliar. Hal ini berdampak pada semakin meningkatnya sumber pembiayaan pembangunan di setiap desa.

I Nyoman Sutjidra dan Harry Azhar Azis.

"Sasaran dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik," kata I Nyoman Sutjidra.

I Nyoman Sutjidra pun mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut dan mengimbau para kepala desa agar mengelola dana desa sesuai dengan regulasi, serta tepat guna dan tepat sasaran.

 

 



Sumber: BeritaSatu.com