Bawaslu Diminta Pro Aktif Telusuri Pengakuan Bowo Sidik

Bawaslu Diminta Pro Aktif Telusuri Pengakuan Bowo Sidik
Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 28 Maret 2019. ( Foto: ANTARA )
Fana Suparman / FER Rabu, 10 April 2019 | 20:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pro aktif. Hal ini terkait pengakuan politisi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

"Direktorat advokasi hukum BPN akan bersurat ke Bawaslu soal masalah ini. Supaya tidak hanya digoreng di media sosial dan WA grup, dan menjadi fitnah kalau tidak terbukti. Bawaslu harus laksanakan tugas," kata Habiburokhman, dalam Diskusi Topic of The Week bertajuk "Kampanye 02 Sering Diganggu: Tegakkan Fair Play!” di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Baca Juga: Nusron Diminta Jujur Soal Perintah Amplop Serangan Fajar

Seperti diketahui, Bowo Sidik menyebut diperintah Nusron Wahid menyiapkan 400.000 amplop berisi uang untuk serangan fajar.

"Apakah Nusron itu TKN 01? Setahu saya beliau itu TKN. Pasal 286 UU Pemilu mengatur apabila paslon melakukan politik uang dan kemudian bisa terbukti secara terstruktur, sistematis dan masif bisa dibatalkan sebagai paslon. Didiskualifikasi," ungkap Habiburokhman.

"Saya mendesak Bawaslu maupun KPU untuk tidak lamban respons permasalahan ini. Karena sejak awal dikatakan ada uang Rp 8 miliar, ada 400.000 amplop yang disediakan untuk serangan fajar. Baru disampaikan yang perintahkan Nusron Wahid," sebut Habiburokman.

Baca Juga: Pengacara Bowo Sebut Nusron Siapkan 600.000 Amplop Serangan Fajar

Menurut Habiburokhman, pengakuan Bowo merupakan bukti awal yang sangat kuat dalam konteks dugaan pelanggaran UU Pemilu. Namun, Habiburokhman mengaku heran, Bawaslu seakan-akan tidak melihat dan mendengar kasus tersebut.

"Kita gak perlu lapor sebetulnya. Mereka miliki kewenangan untuk menindaklanjuti. Kurang signifikan apa ini? Jangan sampai ada fitnah dan politik uang jika dibiarkan. Jelas ada pasalnya, ada amplopnya, ada pernyataannya,” tukas Habiburokhman.

Habiburokhman menyatakan, adanya 400.000 amplop itu berarti menargetkan 400.000 suara. Padahal, suara calon anggota legislatif (caleg) tidak sebesar itu untuk terpilih. Hampir mustahil untuk caleg meraih 400.000 suara.

"Dia (Bowo) bertangugungjawab di dapilnya dalam kaitannya dengan Pilpres. Kemudian disebut adanya cap jempol yang sekarang diasosiasikan sebagai gestur paslon 01, kenapa temuan ini tidak ditindaklanjuti oleh 01. Bahkan paslon 01 berkepentingan untuk diusut," tandas Habiburokhman.



Sumber: Suara Pembaruan