Pengamanan Lokasi Rawan Bencana Jadi Prioritas Saat Pemilu

Pengamanan Lokasi Rawan Bencana Jadi Prioritas Saat Pemilu
Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, saat apel gelar pasukan kesiapan Pengamanan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019, di Bogor Nirwana Residence (BNR), Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (10/4/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Vento Saudale )
Vento Saudale / JAS Rabu, 10 April 2019 | 22:30 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Lokasi rawan bencana jadi prioritas pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum, 17 April 2019 di Jawa Barat. Aparat gabungan TNI dan Polri akan membentuk Satuan SAR ntuk mengantisipasi jika lokasi tempat pemungutan suara terpaksa harus di pindah lantaran terdampak bencana.

Hal itu dipaparkan Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, saat apel gelar pasukan kesiapan Pengamanan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019, di Bogor Nirwana Residence (BNR), Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (10/4/2019).

Kata dia, Jawa Barat sedang banyak bencana alam, banjir, longsor. Beberapa daerah yang jadi perhatian seperti Baleendah, Kabupaten Bandung, Majalaya, dan Indramayu.

“Semoga saja tiga hari ini surut. Kalau masih banjir, Polda dan TNI akan koordinasi dengan KPU untuk memindahkan lokasi TPS (tempat pemungutan suara). Nanti KPU yang menentukan lokasinya,” ujar Agung.

Pada penyelenggaraan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019, Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi menerjunkan 34.830 personel, terdiri dari 24.230 aparat Polri, dan 10.600 dari Kodam III/Siliwangi. Menurut Agung, aparat gabungan tersebut sudah menjalankan tugasnya melalui upaya preventif dengan menghidupkan kembali siskamling dan patroli.

“Jumlah personel itu baru sementara, kalau ada tambahan kita akan menggerakkan pasukan. Memasuki minggu tenang juga kita akan terus melakukan pemantauan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa TNI dan Polri siap mengamankan pelaksanaan pemilu,” kata Agung.

Aparat gabungan juga menggunakan sistem monitoring dengan sistem komando. Melalui sistem tersebut, tim gabungan dapat mengecek keberadaan TPS yang paling jauh dengan mudah. Sehingga ketika ada kejadian di TPS tertentu, aparat bisa dengan mudah ke lokasi.

Kapolda Jabar juga menginstruksikan seluruh kapolres di Jawa Barat untuk waspada dan mengantisipasi potensi konflik di daerah masing-masing. Kapolres diminta memantau proses perhitungan hingga selesai, dan memetakan potensi kerawanan agar tidak berkembang dan menganggu penyelenggarakan pemilu serentak.

Agung juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan tidak menyebarkan berita hoax selama masa tenang pemilu.

“Kita ini daerah hukum, kalau ada orang yang mengancam atau mengintimidasi, memaksa memilih salah satu paslon tertentu, tentu akan berhadapan dengan proses hukum. Selama Pilkada kemarin, ada 21 yang proses hukum,” kata Agung.



Sumber: BeritaSatu.com