Merasa Dihambat, Penyidik Layangkan Petisi untuk Pimpinan KPK

Merasa Dihambat, Penyidik Layangkan Petisi untuk Pimpinan KPK
Ilustrasi KPK. ( Foto: AFP / Bay Ismoyo )
Fana Suparman / CAH Kamis, 11 April 2019 | 08:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergejolak. Sejumlah penyidik dan penyelidik melayangkan petisi kepada pimpinan Lembaga Antikorupsi. Dalam petisi tersebut, sejumlah pegawai yang berada di bawah Kedeputian bidang Penindakan mengeluhkan adanya hambatan-hambatan mengembangkan sebuah perkara hingga level pejabat yang lebih tinggi atau big fish.

Menanggapi hal ini, Jubir KPK, Febri Diansyah memastikan adanya petisi yang disampaikan pegawai bidang penindakan. Dalam petisi berjudul "Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus" itu, terdapat lima poin yang menjadi tuntutan para pegawai KPK di bagian penindakan agar ditanggapi secara serius oleh kelima pimpinan.

"Tadi saya sudah pastikan bahwa memang ada sejumlah masukan, saran, dan juga permintaan dari para pegawai KPK yang bekerja di bidang penindakan. Jadi, ada masukan, saran, dan permintaan-permintaan dari para pegawai KPK tersebut dan dokumen itu sudah diterima oleh pimpinan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Febri memastikan, petisi tersebut telah diterima oleh kelima pimpinan. Dikatakan, dalam waktu dekat, Agus Rahardjo Cs akan mengagendakan pertemuan dengan para pegawai tersebut.

"Jadi segera akan didengar apa masukkan tersebut secara langsung. Jadi, kalau ada masukan-masukan ada kendala-kendala yang terjadi di level katakanlah di level teknis ya dalam proses penanganan perkara atau pelaksanaan tugas maka pimpinan akan mendengarkan hal tersebut," kata Febri Diansyah.

Febri menyebut KPK mengenal konsep komunikasi yang egaliter. Dengan demikian, dinamika yang terjadi di internal KPK, termasuk petisi atau keberatan terhadap kebijakan pimpinan merupakan hal lumrah. Bahkan, kata Febri, sebelumnya pegawai KPK pernah menempuh jalur hukum ke PTUN terkait kebijakan pimpinan. Menurutnya, dinamika semacam ini merupakan salah satu bentuk mekanisme check and balance di internal KPK.

"Jadi dinamika yang terjadi saat ini di KPK kami pandang sebagai sebuah proses agar komunikasi antara pegawai pegawai atau pihak-pihak di internal KPK dengan pimpinan itu tersalurkan dan bisa diselesaikan dengan baik dengan satu indikator penting, yaitu demi kepentingan institusi KPK itu yang paling penting," jelas Febri Diansyah.

Di sisi lain, Febri menekankan dinamika yang terjadi di tubuh KPK saat ini tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang terkait dengan penanganan perkara. KPK memastikan penanganan perkara yang ada saat ini itu dilakukan secara 'prudent' berdasarkan hukum acara yang berlaku.

"Jadi, keluhan atau saran masukan yang disampaikan oleh teman-teman pegawai KPK pada pimpinan itu adalah bagian dari dinamika internal yang akan diselesaikan secara internal sesuai dengan mekanisme yang ada. Indikatornya satu hal untuk kepentingan insitusi KPK karena institusi KPK ini kami juga sadar merupakan institusi yang dimiliki oleh publik secara luas," tambah Febri Diansyah.

Berikut isi lengkap petisi pegawai di bidang penindakan yang diterima wartawan pada Rabu (10/4):
Petisi: Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir dari rahim Reformasi yang menginginkan adanya Institusi penegak hukum yang merdeka dan terlepas dari kepentingan apapun selain semata-mata demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Hal tersebut termaktub didalam Pasal 3 UU No. 30 tahun 2002 ttg KPK RI bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Akan tetapi, kurang lebih satu tahun kebelakang ini, jajaran di Kedeputian Penindakan KPK mengalami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara sampai dengan ke level pejabat yang lebih tinggi (big fish), level Kejahatan Korporasi, maupun ke level Tindak Pidana Pencucian Uang. Kondisi ini disebabkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Terhambatnya Penanganan Perkara Pada Eksepose Tingkat Kedeputian
Penundaan pelaksanaan ekspose penanganan perkara dengan alasan yang tidak jelas dan cenderung mengulur-ngulur waktu hingga berbulan-bulan sampai dengan perkara pokoknya selesai. Hal tersebut berpotensi menutup kesempatan untuk melakukan pengembangan perkara pada tahapan level pejabat yang lebih tinggi serta hanya terlokalisir pada level tersangka/jabatan tertentu saja.

2. Tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup
Beberapa bulan belakangan hampir seluruh Satgas di Penyelidikan pernah mengalami kegagalan dalam beberapa kali pelaksanaan operasi tangkap tangan yang sedang ditangani karena dugaan adanya kebocoran Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kebocoran ini tidak hanya berefek pada munculnya ketidakpercayaan (distrust) diantara sesama pegawai maupun antara pegawai dengan struktural dan/atau Pimpinan, namun hal ini juga dapat mengakibatkan tingginya potensi risiko keselamatan yang dihadapi oleh personil yang sedang bertugas di lapangan.

3. Tidak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi
Pengajuan saksi-saksi pada level jabatan tertentu, ataupun golongan tertentu menjadi sangat sulit. Hal ini mengakibatkan hambatan karena tidak dapat bekerja secara optimal dalam mengumpulkan alat bukti. Selain itu, terdapat perlakukan khusus terdapat saksi. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu terdapat perlakuan istimewa kepada saksi yang bisa masuk ke dalam ruang pemeriksaan melalui pintu Basement, melalui lift pegawai, dan melalui akses pintu masuk pegawai di lantai 2 Gedung KPK tanpa melewati Lobby Tamu di Lantai 1 dan pendaftaran saksi sebagaimana prosedur yang seharusnya.

4. Tidak disetujui penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencekalan
Tanpa alasan objektif, seringkali pengajuan lokasi penggeledahan pada kasus-kasus tertentu tidak diijinkan. Penyidik dan Penyelidik merasakan kesempatan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti semakin sempit, bahkan hampir tidak ada. Selain itu, pencekelasan terhadap orang yang dirasakan perlu dilakukan pencekalan tidak disetujui tanpa argumentasi yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan berbagai prasangka.

5. Adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat
Beberapa pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum di penindakan tidak ditindaklanjuti secara gamblang dan transparan penanganannya oleh pihak Pengawas Internal. Hal ini seringkali menimbulkan pertanyaan di kalangan pegawai, apakah saat ini KPK sudah menerapkan tebang pilih dalam menegakkan kode etik bagi pegawainya. Di satu sisi, kode etik menjadi sangat perkasa sekali, sedangkan di sisi lain, bisa menjadi sangat senyap dan berjalan lamban, bahkan kerapkali perkembangan maupun penerapan sanksinya pelan-pelan hilang seiring dengan waktu.


Berbagai upaya sudah dicoba untuk disampaikan kepada Pimpinan KPK, baik melalui forum Wadah Pegawai maupun penyampaian langsung secara informal oleh personil-personil yang ada di jajaran Kedeputuian Penindakan kepada Pimpinan KPK, tetapi sampai saat ini semua menemui jalan buntu. Jika hal-hal tersebut di atas didiamkan, wibawa KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bergerak secara professional dan independen akan hilang. Hal ini tidak hanya akan merusak KPK, namun juga akan merusak bangsa dan negara Indonesia yang selama ini sudah menderita sedemikian rupa akibat kejahatan korupsi yang merajalela.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan PETISI kepada Pimpinan KPK agar dapat mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala bentuk upaya yang menghambat proses penanganan perkara. Hal ini menyangkut INTEGRITAS dan upaya untuk tetap menjadikan KPK sebagai lembaga independen yang masih bisa DIPERCAYA oleh rakyat sesuai amanah reformasi. Terlebih, pertanggungjawaban amanah kita bukan hanya kepada rakyat Indonesia, tetapi juga kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang Maha Melihat Kebenaran.Wassalamu’alaikum Wr. Wb



Sumber: Suara Pembaruan