#Justicefor Audrey

Perlindungan Anak di Sekolah Harus Ditingkatkan

Perlindungan Anak di Sekolah Harus Ditingkatkan
Justice for Audrey ( Foto: istimewa / istimewa )
Dina Manafe / EAS Kamis, 11 April 2019 | 15:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus kekerasan yang menimpa korban remaja perempuan berinisial ABZ di Kota Pontianak menuai keprihatinan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. Puan berjanji akan terus memantau dan mengawal penanganan kasus ini, dan berharap tidak terulang kejadian serupa.

"Kami prihatin terhadap kejadian perundungan yang dilakukan pelajar di Pontianak dan mengharapkan kasus serupa tidak terjadi lagi di kalangan pelajar,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Suara Pembaruan di Jakarta, Kamis (11/4/2019) pagi.

Puan juga mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dan meminta kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemdikbud) dan Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kemen PPPA) untuk lebih meningkatkan perlindungan anak, khususnya di kalangan pelajar SD, SMP dan SMA.

Dari laporan yang diterimanya, jelas Puan, tim yang dibentuk Walikota Pontianak termasuk Dinas Pendidikan masih berkoordinasi dengan Polrestra Pontianak untuk menyelidiki motif terjadinya kekerasan. Tim masih berupaya untuk menemukan rekam jejak di media sosial. Ada interaksi chatting

antara saksi korban ABZ dengan terduga pelaku sebelum kejadian. Karena bukan tidak mungkin para pelaku yang juga masih berusia anak melanggar Undang-Undang (UU) 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan Permendikbud 82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Sejauh ini, tindak lanjut penanganan kasus yang sudah dilakukan antara lain Kasat Reskrim dan Kanit PPA Polresta Pontianak meminta hasil visum dan rekam medis korban.

Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat juga telah menindaklanjuti kasus ini setelah menerima pengaduan. KPPAD Kalbar berharap kasus dapat diselesaikan secara damai.

Wali Kota Pontianak juga telah mengunjungi korban di rumah sakit dan menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk mencegah terulang kembali kasus seperti ini. Dinas PPPA dan Unit P2TP2A telah melakukan pendampingan terhadap korban.

Identitas Harus Dilindungi
Sementara di tempat terpisah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr Susanto, sudah menuju Pontianak sejak pukul 05.00 WIB, Kamis (11/4/2019). Padahal rencananya Susanto akan menggelar jumpa pers bersama terkait kasus kekerasan Audrey, yang kini terpaksa batal.

Sebelumnya, pada Rabu (10/4/2019) KPAI sempat meminta seluruh masyarakat terutama pengguna sosial media dan media massa untuk stop menyebarkan identitas korban dan pelaku.

Dalam keterangan resmi Susanto meminta masyarakat berhenti memviralkan identitas korban dan pelaku, agar yang bersangkutan tidak mendapatkan stigma negatif dan berdampak kompleks.
P

enyebaran identitas korban dan pelaku, menurut Susanto, merupakan pelanggaran hukum. Pasal 19 ayat 1 UU 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, identitas anak, anak koban, dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Identitas sebagaimana dimaksud, meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak tersebut. Selanjutnya di pasal 97 juga menegaskan sanksi, di mana setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 19 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Susanto juga minta semua pihak untuk menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan kepolisian, sehingga tidak terjadi persepsi yang salah terkait pelaku maupun korban.

“Hormati proses penyidikan agar tidak menimbulkan informasi yang simpang siur sehingga berpotensi merugikan anak dan rentan menjadi secondary victim baik anak korban maupun pelaku,” kata Susanto.

Menurut Susanto, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus memastikan upaya rehabilitasi yang tuntas kepada korban. Korban membutuhkan pendampingan hukum, psikososial dan langkah-langkah untuk mencegah agar tidak mendapat stigma atau perlakuan salah akibat viralnya berita tersebut.

“Satuan pendidikan juga perlu meningkatkan upaya preventif, membangun sinergi antara sekolah, orangtua dan masyarakat untuk memastikan anak tumbuh karakternya dengan baik. Lakukan deteksi dini secara tepat agar anak tidak rentan menjadi pelaku aktivitas menyimpang,” ucap Susanto.

Ditempat terpisah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise juga mengecam kasus kekerasan di Pontianak.

"Saya mengecam tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Mirisnya lagi, bukan hanya korban tapi pelaku juga masih berusia anak,” kata Yohana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (10/4/2019).



Sumber: Suara Pembaruan