Penyerahan 90 Ha Tanah ke TNI di Papua Harus Dibatalkan

Penyerahan 90 Ha Tanah ke TNI di Papua Harus Dibatalkan
Presiden Gereja Baptis di Tanah Papua, Pendeta Dr Socrates Sofyan Yoman (keempat kanan), memberikan penjelasan kepada wartawan di Jayapura, terkait pengukuhan mantan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit menjadi Kepala Suku Besar Papua dan penyerahan tanah 90 hektare kepada TNI, Kamis, 9 April 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Robert Isidorus Vanwi' )
Robert Isidorus / JEM Kamis, 11 April 2019 | 15:45 WIB

Jayapura, Beritasatu.com - Pengukuhan mantan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit menjadi Kepala Suku Besar Papua oleh Kepala Suku Alex Doga dan Habo Holago, tanggal 26 September 2018, di Wuluwaga, Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya hanya dilakukan segelintir orang.

Selain acara pengukuhan, Alex Doga yang mengatasnamakan sukunya juga menghibahkan tanah seluas 90 hektare kepada pihak TNI.

Hal ini diungkapkan Presiden Gereja Baptis di Tanah Papua, Pendeta Dr Socrates Sofyan Yoman, kepada wartawan di Jayapura, Kamis (11/4/2019).

Turut mendampingi Socrates Sofyan Yoman antara lain Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib, Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Pastor Wilhelmus I Gonsalit Saur OFM, serta Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua Pendeta Dr Beny Giay.

Peristiwa ini, kata Socrates Sofyan Yoman, telah menjadi sorotan publik di Tanah Papua terutama para pemilik hak ulayat di Wuluwaga, Kampung Tikawo, yang merupakan masyarakat asli Kabupaten Jayawijaya.

“Masyarakat keberatan dan melakukan protes. Hal ini telah berpotensi menciptakan konflik horisontal antarmasyarakat dan menguntungkan pihak tertentu,” kata Socrates Sofyan Yoman.

Terkait hal ini, sesuai hasil investigasi tim SKPKC Fransiskan Papua menyatakan bahwa penolakan akan pengukuhan serta penyerahan tanah tersebut sudah sejak perencanaan awal September 2018.

"Tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan keberatannya bukan saja di lingkungan mereka sendiri melainkan juga bertempat di Kodim 1702 Jayawijaya di Wamena,” kata Pdt Socrates Sofyan Yoman.

Tapi penolakan masyarakat tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Alex Doga dan kelompoknya serta TNI.

Setelah acara pengukuhan dan penyerahan tanah dilaksanakan, kata Socrates Sofyan Yoman, aksi protes massal lebih kuat dan menolak pengukuhan kepala suku besar serta penyerahan tanah yang rencananya akan dibangun fasiltas militer di tempat itu.

Diungkapkan, sepanjang September November 2018, masyarakat adat di Wuluwaga dan Kimbim didukung para mahasiswa di Jayawijaya, melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Jayawijaya, Kota Jayapura, kantor MRP, serta juga berbagai aksi yang sama oleh para mahaiswa di Pulai Jawa, Bali, dan Manado.

“Mereka menolak pengukuhan kepala suku dan penyerahan tanah 90 hektare tersebut,” Socrates Sofyan Yoman.

Hal yang mendasari protes masyarakat asli merujuk pada tradisi di Tanah Papua bahwa tidak sembarang setiap suku mengangkat atau mengukuhkan orang menjadi seorang kepala suku besar.

“Tapi pelepasan tanah harus dibicarakan secara bersama karena konsep kepemilikan tanah adalah kepemilikan bersama,” katanya.

Socrates Sofyan Yoman mengatakan, seorang kepala suku tidak diangkat atau ditentukan, tetapi harus berdasarkan seleksi alam dan turun-temurun. “Masyarakat memandang tanah adalah ‘mama’ yang selalu memberikan kehidupan,” katanya.

Masyarakat Papua berpegang pada tradisi bahwa pelepasan tanah akan membahayakan masa depan anak cucu masyarakat adat mereka. Selain itu, masyarakat ingin menghindari munculnya konflik horizontal di antara kedua kubu.

“Pengukuhan Pangdam serta penyerahan tanah, menghidupkan kembali pengalaman traumatis tahun 1977-1978, saat operasi militer di Pegunungan Tengah yang menuntut ratusan korban, ditambah lagi pengalaman kehadiran Batalyon 756 Wimane Sili,” kata Socrates Sofyan Yoman.

Atas masalah tersebut, para pimpinan gereja di Tanah Papua menyatakan, agar mantan Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal George Elnadus Supit, melepaskan dan mengembalikan dengan bermartabat mandat dan pengakuan atas Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah Papua.

TNI diminta menghentikan proses pengambilalihan 90 hektare tanah milik Masyarakat Adat Wilayah Aliansi Omarikmo-Huwula-Balim. TNI, dalam hal ini Kodam XVII Cenderawasih supaya menghormati peraturan adat dan nilai-nilai baik yang ada di masyarakat guna menghindari konflik horizontal.

“TNI, Kodam XVII Cenderawasih, supaya menyosialisasikan dalam kalangan intern mengenai sejarah penderitaan masyarakat adat di sejumlah wilayah di Papua, termasuk wilayah adat Omarikmo,” kata Socrates Sofyan Yoman.

Pemerintah Provinsi Papua, kata Socrates Sofyan Yoman, agar segera peraturan daerah khusus (perdasus) yang dapat memproteksi seluruh hak arang asli Papua dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan lingkungan hidup.

Kemudian, pemerintah daerah atau instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional diminta untuk tidak melakukan segala kegiatan pengukuran tanah di wilayah Masyarakat Adat wilayah Aliansi Omarikmo-Huwula-Balim

“Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup, agar turut serta mendampingi/mengawasi masyarakat lokal, memberikan pemahaman yang baik untuk tetap mempertahankan eksistensi hak hidup orang asli Papua,” demikian Socrates Sofyan Yoman.



Sumber: Suara Pembaruan