Diapresiasi, Pencopotan Karutan Jambe Atas Kasus Jual Beli Kamar Tahanan

Diapresiasi, Pencopotan Karutan Jambe Atas Kasus Jual Beli Kamar Tahanan
Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami (tengah) memberikan pernyataan pers di kantor Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, Jumat (30/11/2018). Sri Puguh Budi Utami memperkirakan kejadian kaburnya narapidana dari Rutan LP Kelas II A Lambaro, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis (29/11/2018) malam disebabkan karena penerapan SOP Lapas yang lebih ketat dari sebelumnya. ( Foto: ANTARA. / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / AO Kamis, 11 April 2019 | 16:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pihak mengapresiasi langkah tegas Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Sri Puguh Budi Utami yang mencopot Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Klas I Tangerang, Banten, atas kasus jual beli kamar tahanan. Pencopotan ini dinilai sebagai bentuk ketegasan dari Dirjenpas dan Kemkumham memberantas praktik ilegal dalam pengelolaan rutan dan lapas.

“Kami mengapresiasi. Itu langkah tegas yang diambil oleh Dirjenpas. Tidak boleh ada jual beli kamar tahanan. Itu sangat tidak pantas dilakukan,” kata anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi dalam pernyataan yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Meski demikian, Taufiqulhadi meminta Dirjenpas dan jajarannya memperketat pengawasan kepada pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan. Hal ini untuk mencegah adanya praktik serupa di dalam Lapas dan Rutan.

Diketahui, melalui surat bernomor PAS.KP.04.01-70 tertanggal 28 Maret 2019, Sri Puguh Budi Utami mencopot Karutan Klas I Tangerang dan Kepala Kesatuan Pengamanan rutan yang lebih dikenal dengan Rutan Jambe. Pencopotan ini dilakukan sebelum Ombudsman menerima pengaduan dari keluarga salah seorang tahanan yang mengaku diminta Rp15 juta oleh sesama penghuni rutan. Sebanyak Rp6 juta digunakan untuk mendapatkan kamar atau sel selepas masa pengenalan lingkungan, dan sisanya untuk mengurus hal lain.

Apresiasi atas langkah tegas Dirjenpas juga disampaikan pengamat kebijakan publik Syafuan Rozi. Dikatakan, pencopotan merupakan sanksi moral bagi pejabat yang melakukan pelanggaran etika. “Untuk dugaan tindak pidana, serahkan kepada penegak hukum, sehingga hukuman bagi pejabat yang bersangkutan cukup berat. Ditambah kewajiban mengembalikan apa yang diterima,” katanya.

Menurut Syafuan, dugaan jual beli di Rutan Jambe ini adalah pukulan berat bagi Ditjenpas. Apalagi, kasus ini mencuat tak lama setelah kasus jual beli fasilitas sel dan perizinan di Lapas Sukamiskin yang menjerat mantan Kalapas Wahid Husen. Atas kasus itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung telah menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Wahid Husen.

Syafuan menilai, pada kasus eks Kalapas Sukamiskin itu, Ditjenpas sudah menerapkan langkah tepat, yakni tidak memberikan pendampingan hukum pada pegawainya yang bermasalah dengan hukum. Syaufan berharap, hal serupa diterapkan pada dua eks pejabat Rutan Jambe yang dicopot. “Ada dua peristiwa sama dan hampir bersamaan waktunya, tentu ini pukulan berat bagi Ditjenpas, namun kebijakan yang ditempuh sudah tepat,” lanjut Syafuan.

Syafuan meminta para pejabat di lingkungan Ditjenpas yang melakukan tindak pidana diberikan sanksi yang lebih tegas. Salah satunya dengan mengembalikan berkali lipat hasil kejahatannya. "Selain itu, untuk menutup peluang perbuatan yang serupa, Kementerian Hukum dan HAM terus membenahi sistem pengawasan pegawai Ditjenpas,” katanya.

Untuk mencegah terus berulangnya praktik jual beli di lapas maupun rutan, Syafuan meminta Ditjenpas menerapkan mutasi dan rotasi jabatan. Menurutnya, kalapas atau karutan seharusnya tidak boleh dijabat sampai lima tahun dalam satu periode. Selain itu, Syafuan berpendapat, perlu perangkat pengawasan berlapis seperti penambahan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) dan x-ray yang baik di lapas dan rutan. Dengan pengawasan dan pengamanan yang ketat, petugas dan penghuni lapas atau rutan tidak berani melakukan tindak kejahatan.



Sumber: Suara Pembaruan