Muljono Tedjokusumo Akui Ada Pemalsuan dalam Proses Sertifikat Tanah

Muljono Tedjokusumo Akui Ada Pemalsuan dalam Proses Sertifikat Tanah
Sidang perkara dugaan mafia tanah atau pemalsuan surat tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Rabu, 10 April 2019. ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / AO Kamis, 11 April 2019 | 16:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengusaha Muljono Tedjokusumo mengakui adanya pemalsuan dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Pengakuan ini diungkapkan Muljono saat diperiksa sebagai terdakwa perkara dugaan mafia tanah atau pemalsuan surat tanah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Rabu (10/4/2019).

Kepada Majelis Hakim, Muljono mengaku memberikan kuasa kepada seorang bernama Musnal untuk mengurus tiga sertifikat tanah. Dalam perjalanannya, Musnal kemudian meminta tanda tangan Muljono untuk sejumlah surat keterangan sebagai syarat permohonan sertifikat seperti surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik dan lainnya.

Namun, Musnal tak hanya mengajukan tiga, melainkan empat AJB untuk menjadi sertifikat. Muljono mengaku tak mempertanyakan AJB atau alas hak lain yang dipergunakan Musnal dalam mengajukan sertifikat yang keempat. "Karena, dia suruh tanda tangan. Saya suruh musnal untuk urus. Dia minta tanda tangan, ya saya tanda tangani," kata Muljono di persidangan.

Baca juga: Saksi yang Dihadirkan Muljono Dinilai Tak Relevan dengan Perkara Mafia Tanah

Jaksa Penuntut Octa kembali mencecar Muljono mengenai tanda tangan sejumlah surat keterangan sebagai syarat mengajukan sertifikat keempat. Jaksa mempertanyakan langkah Muljono yang begitu saja menandatangani berkas yang disodorkan Musnal tanpa melihat dan membaca surat-surat tersebut.

"Tanpa harus pemeriksaan?," cecar Jaksa Octa.

"Tidak dibaca lagi," jawab Muljono.

Muljono mengklaim baru mengetahui mengenai sertifikat keempat yang diterbitkan berdasarkan AJB dengan nomor 1209 seluas 2.504 meter persegi setelah dipanggil dan diperiksa kepolisian. Muljono mengklaim tanda tangannya telah dipalsukan untuk mengajukan sertifikat keempat tersebut.

"Saya tidak pernah membuat akta, dan bukan tandatangan saya. Tandatangan palsu," katanya.

Jaksa Octa kemudian menunjukkan sejumlah berkas ke hadapan Majelis Hakim. Dalam sejumlah dokumen itu, terdapat tanda tangan Muljono. Kepada Majelis Hakim, Muljono mengklaim terdapat tanda tangan yang tidak ditandatanganinya.

Diberitakan, JPU mendakwa Muljono telah memalsukan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akta autentik tanah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Atas perbuatannya Muljono didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) Pasal 264 Ayat (2) dan Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Perkara ini bermula dari laporan H. Muhadih, Abdurahman, dan ahli waris Baneng terhadap Muljono ke Bareskrim Polri yang tertuang dalam Laporan Polisi nomor 261/III/2016/Bareskrim Tgl 14 Maret 2016 dan LP 918/IX/2016/Bareskrim tanggal 7 September 2016.

Baca juga: Saksi dari BPN Tegaskan AJB Muljono Sudah Digunakan untuk HGB Perusahaan

Enam saksi pelapor, yakni Muhadi, Masduki, Suni Ibrahim, Abdurahmman, dan Usman serta Akhmad Aldrino Linkoln selaku kuasa hukum para pelapor mengungkapkan sejumlah bukti yang diduga dilakukan Muljono dan membuat tanah milik ahli waris di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dikuasai Muljono.

Beberapa perbuatan itu diantaranya, penggunaan akta jual beli (AJB) orang lain sehingga terbit sertifikat atas nama Muljono. Selain itu, di tanah milik kliennya itu, Aldrino menyatakan, Muljono memasang plang atas namanya. Bahkan, Muljono menyuruh orang lain menjaga lahan tersebut. Akibatnya, ahli waris tidak bisa memasuki lahan karena dihalang-halangi penjaga tanah tersebut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Muljono ini membuat ahli waris meradang. Hal ini terutama saat mengetahui BPN ternyata menerbitkan sertifikat atas nama Muljono. Padahal, ahli waris tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Muljono terkait tanah tersebut. Bahkan dalam kesaksiannya, Muhadi selaku ahli waris Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong menegaskan tidak mengenal Muljono.



Sumber: Suara Pembaruan