Wakil Ketua DPD: Harmonisasi Perda Perlu Dilakukan

Wakil Ketua DPD: Harmonisasi Perda Perlu Dilakukan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Akhmad Muqowam. ( Foto: Beritasatu Photo / Stefy Thenu )
Stefi Thenu / FER Kamis, 11 April 2019 | 20:35 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Harmonisasi dan sinergitas dalam setiap pelaksanaan peraturan daerah (Perda) di tiap provinsi maupun kabupaten/kota dengan peraturan pemerintah pusat perlu dilakukan. Hingga kini, masih ditemui perda  yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, maupun peraturan di tiap daerah.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Akhmad Muqowam, dalam FGD dengan tema "Harmonisasi dan Sinergitas Penyusunan Legislasi Daerah Pascaperubahan Undang-undang Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD" di Hotel Santika Premiere Semarang, Kamis (11/4/2019).

"Masih ditemui peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, maupun peraturan di tiap daerah, salah satunya perda tentang angkutan jalan yang berbeda-beda antara Jatim, Jateng, dan Jabar," ujar Muqowam.

Hal tersebut, menurut Muqowam, merupakan salah satu dampak dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membatalkan sebuah perda jika bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-undang (UU).

Ahmad Muqowam mengungkapkan, saat ini masih banyak perda yang tidak sinkron. Sehingga, sesuai amanat UU MD3, DPD  diberikan kewenangan untuk mengawasi dan memantau perda.

"Salah satu peran dari DPD yakni keterwakilan daerah yang ada di pusat sehingga harmonisasi antara perda dengan aturan diatasnya ini harus dijaga. Tidak jarang ditemui adanya peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan diatasnya," ujar Muqowam.

DPD, kata Muqowam, saat ini mempunyai kewenangan baru sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kewenangan baru itu, membuat DPD bisa melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) dan juga perda.

"Sebuah fakta bahwa adanya perintah dari UU MD3 tentang kewenangan DPD yang menyatakan DPD punya kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap raperda. Latar belakang ini saya kira pembentuk undang-undang menyadari betul, bahwa pertama ruang DPD adalah ruang daerah di pusat. Kedua, ada fakta hukum bahwa pemerintah pusat yaitu Kemendagri tidak lagi punya kewenangan untuk membatalkan ranperda," jelasnya.

Muqowam menyebutkan, posisi DPD harus jelas sesuai dengan kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah.

Wakil Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD, Abdul Qodir Amir Hartono, menambahkan, dalam pemantauan anggota DPD dari keterwakilan daerah melaksanakan pemantauan ketika masa reses atau diwilayah pemilihannya.

"Peran DPD menjadi mata rantai baru yang memberikan kekuatan bagi daerah karena DPD dapat membantu menjamin kesinambungan alur kebijakan dari pusat ke daerah," kata Abdul Qodir.



Sumber: Suara Pembaruan